Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Jasebu Prima Internusa dan PT Hosana Jasa Persada melakukan sosialisasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system kepada 60 orang pendamping kerja yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Senin (2/1/2023).
Para pendamping kerja yang hadir dalam acara tersebut berasal dari wilayah Cianjur, Sukabumi hingga Tasikmalaya.
Direktur Utama PT Hosana Jasa Persada, Anggi Muhammad Nur, memaparkan pentingnya sosialisasi tentang proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi sehingga perlindungan terhadap PMI menjadi lebih baik.
Baca juga : DPRD Kota Bogor: Ada Titik Temu Soal Relokasi Pedagang Plaza Bogor
"Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi ini merupakan pilot project," jelasnya.
"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan," kata Anggi.
Menurut Ketua Divisi Saudi Arabia Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) ini, dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak kelebihan.
Baca juga : Tim Gabungan Bongkar Tenda Pendemo di Depan Kantor Pemkab Cianjur
Kelebihanya mulai dari pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online, penetapan syarikah ditentukan oleh pemerintah, tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung serta proses pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan semuanya dapat diawasi atau dimonitor.
"Jadi dengan program SPSK Dengan sistem yang terintegrasi tidak ada lagi kejadian seperti Penyekapan atau siksaan dan masalah gaji yang tidak dibayar majikan," ujar Anggi.
"Semoga penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui SPSK menjadi lebih baik dan kasus-kasus seperti sebelumnya dapat diminimalisir'" tutupnya.
Baca juga : Dua Penjabat Pemkab Cianjur Mengundurkan Diri
Selanjutnya, Kepala Sub Koordinator Pelindung Tenaga Kerja Luar Negeri dari Disnakertrans Pemkab Cianjur Henny mengapresiasi dan mendukung penuh sosialisasi yang dilakukan oleh PT Hosana dan PT Jasebu kepada 60 pendamping kerja di wilayahnya.
"Sosialisasi ini sangat bagus ya. Supaya para CPMI bisa mengetahui mana penempatan yang prosedur dan mana yang ilegal. Sehingga mempersempit para sponsor yang nakal," ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi antara P3MI, pendamping kerja, CPMI dan instansi terkait sangat penting.
Baca juga : Masuk Zona Merah Sesar Cugenang, 400 KK Korban Gempa Cianjur akan Direlokasi
Dengan demikian, Disnakertrans Pemkab Cianjur dapat memfasilitasi dan mempermudah sosialisasi SPSK supaya para CPMI dapat bekerja di Arab Saudi secara legal atau sesuai aturan pemerintah yang berlaku. (RO/OL-09)
Pemprov Sulsel merespons cepat penyanderaan dua warganya oleh perompak Somalia di Kapal Honour 25. Gubernur Andi Sudirman koordinasi dengan Kemlu dan P2MI.
Melalui program Bestari, tiga pemuda asal Kota Sukabumi resmi bekerja di Kuwait sebagai service crew. Simak dukungan penuh Wali Kota Ayep Zaki.
Komnas Perempuan menyambut kepulangan Asih, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, mengatakan bahwa saat ini terdapat masalah besar yang perlu kita selesaikan yaitu budaya kerja ke luar negeri.
Abri Danar Prabawa mengatakan saat ini baru 3,1 persen lulusan perguruan tinggi yang mengisi pasar kerja global.
Sebanyak 200 calon PMI sektor manufaktur diberangkatkan ke Jepang sebagai upaya pemerintah mendorong tenaga kerja Indonesia berdaya saing global.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved