Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau ahli waris dari korban gempa Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk mengurus surat kematian keluarganya yang meninggal dunia.
"Keluarga ini kami imbau urus surat kematiannya. Kenapa? Karena menyangkut hak-hak sosialnya, nanti ada jaminan santunan," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dimintai konfirmasi di Jakarta, Selasa (13/12).
Ia mengatakan jaminan santunan kematian tidak akan bisa diberikan, kalau tidak ada surat keterangan kematian. Hal ini juga berkaitan dengan pendataan.
Selain itu, dia menegaskan bahwa dalam istilah bencana, tidak ada yang namanya korban tidak terdata.
Baca juga: Emil: Data Korban Gempa Cianjur Menunggu Kroscek BNPB
"Jadi semua itu ada datanya. Nggak ada itu yang namanya korban tidak terdata, itu enggak ada, itu pemerintah daerah tanggung jawab mendata korban itu," ujar Abdul.
Dia menjelaskan 335 korban meninggal dunia tersebut sudah terdata berdasarkan nama dan alamat tinggal. Jasadnya sudah tervalidasi, telah dilakukan pengecekan makam, dan sudah dilakukan validasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Abdul mempertanyakan kembali data Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menyatakan bahwa 600 orang meninggal dunia, dan 265 orang tidak terdata.
"Jadi kalau tiba-tiba ada 265 yang tidak terdata? Itu nggak ada korban tidak terdata, itu korban di mana?" ujar dia. (Ant/OL-16)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Terdapat sebanyak 469 ruang kelas dilaporkan rusak berat. Ruang kelas yang rusak itu tersebar di 125 sekolah.
Proses perbaikan masih berlangsung secara intensif dengan fokus pada perkuatan tubuh ban rel guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. U
Pembagian jatah air ini sangat penting karena dipastikan saat kemarau volumenya berkurang
Ada berbagai faktor penyebab kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat.
Pada bulan ini program PTSL di Kabupaten Cianjur bisa dituntaskan.
Saat ini pencetakan SPPT sudah mencakup 28 kecamatan. Dari jumlah tersebut, SPPT yang sudah terdistribusikan mencakup 21 kecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved