Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 3.007 pegawai honorer yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur akhirnya diberhentikan mulai 1 Januari 2023. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Ende, Nomor :BKPSDM. S10.5455/PP/XI/2022, tertanggal 21 November 2022 yang ditujukan kepada pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Surat pemberhentian pegawai honorer itu langsung ditandatangani Bupati Ende, H Djafar Achmad. Dalam surat tersebut, Bupati Ende meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah tidak diperkenankan untuk melakukan perekrutan, pengangkatan, dan perpanjangan masa kerja pegawai non-ASN pada 2023.
"Memberhentikan seluruh pegawai non-ASN pada masing-masing Perangkat Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023," ujar Bupati Ende dalam surat tersebut.
Bupati Ende juga mengingatkan kepada pimpinan perangkat daerah apabila tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat tenaga non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.
Sekretariat daerah (Sekda) Kabupaten Ende Agustinus G Ngasu, Selasa (13/12) membenarkan surat edaran yang dikeluarkan Bupati Ende terkait pemberhentian para pegawai tenaga honorer tersebut. "Iya benar surat edaran tersebut. Kan sesuai data yang ada terdapat 3.007 tenaga honorer yang bekerja di Lingkup Pemkab Ende. Mulai tanggal 1 Januari 2023, 3.007 tenaga honorer diberhentikan," tegas Sekda Ende ini. (OL-15)
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
FSGI mengusulkan status guru honorer diubah menjadi guru kontrak sekolah. Usulan tersebut disampaikan menyusul polemik rencana cleansing guru honorer oleh Pemprov DKI Jakarta.
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
WARGA menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, yang memaksa Asniati, 60, mengembalikan uang gaji sebesar Rp75 juta.
Dalam peringatan Hardiknas 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul).
Sebanyak 249 nakes yang dipecat sebagian besar mengikuti demonstrasi menuntut kenaikan gaji dan menambah kursi untuk PPPK.
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
KEBAKARAN hebat terjadi di kompleks pertokoan Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wita.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Poco Leok, Flores, NTT, bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved