Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJAWAB kegalauan tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang akhir-akhir ini santer di berita, terkhusus R4 yang dirumahkan atau diberhentikan, Bupati Eka Putra kumpulkan seluruh honorer jajaran Pemkab Tanah Datar, Sabtu (23/8) di Gedung Maharajo Durajo Batusangkar.
“Saat ini banyak tenaga honorer yang dirumahkan, itu membuat resah dan kegalauan bagi Bapak, Ibuk, apakah saya memberhentikan Bapak dan Ibuk? dan buat apa Bapak Ibuk mencari saya, Insya Allah kita akan berjuang dan sudah beberapa hari ini kita pemerintah daerah sudah mengusulkan nama Bapak Ibuk ke pusat supaya Bapak Ibuk bisa menjadi PPPK Paruh Waktu,” ucapnya tegas.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Dan saat ini pengusulan ke pusat masih terus diproses hingga batas waktu sampai tanggal 25 ini.
“Saya minta kepada Bapak Ibuk jangan mudah terpengaruh dengan informas-informasi yang berseliweran saat ini di berbagai platform digital, terkait tenaga honorer banyak yang diberhentikan, justru kita akan terus berusaha memperjuangkannya,” ucap Bupati Eka Putra.
“Biarkan kami bekerja jangan sampai terprofokasi dengan hal-hal yang akan membuat terganggunya Bapak Ibuk kita di OPD bekerja, karena saya sudah perintahkan tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan di Tanah Datar, artinya kami sedang memperjuangkan Bapak dan Ibuk, karena yang menerima itu pusat, kami mengusulkan, mari kita doakan bersama jadi jangan datang ke sana-sini cukup ke Masjid dan Tahajjud,”tambahnya.
Bupati Eka Putra juga sampaikan honorer yang dikumpulkan hari ini agar tetap fokus bekerja, selagi datanya lengkap akan diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu.
Sebelumnya, Kepala BKSDM Tanah Datar Drs.Yusrizal menyampaikan jika pertemuan tersebut digagas langsung Bupati Eka Putra, dimana tujuannya selain bersilaturrahmi juga untuk memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah terkait rencana pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Dikatakan Yusrizal calon PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) pegawai dan non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sesuai dengan yang tercantum dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Non ASN Kabupaten Tanah Datar yang telah mengikuti tahapan seleksi PPPK namun tidak bisa mengisi formasi disediakan adalah sebanyak 1.433 orang, yang tersebar di rumah sakit, puskesmas, sekolah dan lainnya,” ucap Yusrizal.
Terkait data non ASN yang sudah masuk database setelah verifikasi yang dilakukan perangkat daerah maka jumlah calon PPPK Paruh Waktu yang akan diusulkan ini menjadi 1.409 orang, ini berkurang yang disebabkan ada yang meninggal dunia, tidak aktif lagi, bekerja dan kemampuan keuangan. (H-1)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Anak-anak terdampak bencana di Nagari Guguak Malalo menampilkan kesenian tradisional untuk menyambut perantau sekaligus trauma healing.
BALAI Wilayah Sungai (BWS) V Padang, Sumatra Barat, membangun infrastruktur bidang sumber daya air berupa pembangunan sabo dam di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2026.
Proses pengerjaan pipanisasi dilakukan dengan melibatkan relawan pendamping serta masyarakat setempat secara bergotong royong.
PEMERINTAH Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat (Sumbar) menggelar rapat untuk memperkuat langkah pengendalian rabies menyusul meningkatnya kasus rabies.
PASCABENCANA banjir, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, berbagai upaya terus dilakukan pemda setempat.
Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menyoroti potensi besar generasi muda Tanah Datar yang tampil memukau dalam rangkaian acara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved