Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPRD Provinsi Maluku mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah daerah, dalam rangka mengoordinasikan kesiapan ketersediaan aneka bahan pangan, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2022.
“Ini aktivitas normal akhir tahun mendekati hari-hari besar keagamaan terutama di Bulan Desember, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah melalui dinas terkait harus mengantisipasinya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan dalam keteangannyya, Senin (28/11).
Pemda melalui dinas terkait harus mengambil berbagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya kelangkaan mulai dari Bahan Bakar Minyak, ketersediaan aneka bahan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan listrik.
Menurut dia, pemda harus memastikan distribusi kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dapat terjamin dan terpenuhi agar tidak terjadi kelangkaan saat menghadapi hari-hari besar keagamaan.
Baca juga : Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah SD Muhammadiyah Banjarmasin
Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, guna membicarakan apa saja langkah yang telah dilakukan.
“Kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami menginginkan hal ini tidak terjadi seperti kenaikan harga bahan pokok pada daerah-daerah tertentu,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memantau, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi aksi penimbunan bahan pokok. Sehingga stabilitas harga barang serta proses distribusi barang kebutuhan pokok tetap stabil.
Kemudian Komisi II juga berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mengetahui persediaan BBM maupun pelayanan listrik oleh PLN kepada masyarakat. (RO/OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Kurang dari sepeken menjelang peringatan Tahun Baru Islam, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan pasokan pangan di sejumlah titik pasar tradisional dan ritel modern.
PERUSAHAAN Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah (Sulteng), mengimpor 9.800 ton beras dari Vietnam dan Myanmar.
Satgas Pangan Polri menyarankan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tingkatkan pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga jelang Idul Fitri.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan ketersediaan beras dalam negeri aman, dengan adanya masa panen raya padi yang berlangsung dari Maret hingga April 2024.
Kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Sudan yang terdampak konflik adalah bantuan kesehatan.
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov mengingatkan stok pangan harus diikuti keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved