Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong berdirinya sekolah SMK Pariwisata satu atap di eks lahan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Desa Sapikerep, untuk mendukung pariwisata di Gunung Bromo, Jawa Timur.
"Saat ini SMK Pariwisata berada di dua tempat yakni Desa Ngepung dan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur berkeinginan agar menjadi satu tempat di Desa Sapikerep," kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hasan Irsyad, di Surabaya, Jumat (18/11).
Komisi E DPRD Jatim sudah pernah datang di Kabupaten Probolinggo guna menindaklanjuti pembangunan gedung SMK Pariwisata di eks lahan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Desa Sapikerep terus berjalan. Komisi E juga sangat mendukung dan berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa melanjutkan proyek pembangunan gedung SMK Pariwisata yang saat ini mangkrak karena putus kontrak.
"SMK Pariwisata ini sangat dibutukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukapura. Keberadaan SMK Pariwisata ini sangat diperlukan dan diharap bisa mendukung sektor pariwisata di Kecamatan Sukapura," ungkap Hasan.
Menurut Hasan Irsyad, dengan adanya SMK Pariwisata ini, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menginginkan ada lulusan-lulusan pariwisata di Kabupaten Probolinggo sehingga ada kader-kader wisata dari siswa dan siswi.
"Pembangunan gedung SMK Pariwisata di Desa Sapikerep ini belum sampai 50% mangkrak. Itupun hasilnya Komisi E nilai kurang layak diteruskan. Kita harapkan tahun ini pembangunan gedung SMK Pariwisata selesai dan bisa segera dimanfaatkan," ucapnya.
Baca juga: Topang Tangkahan dan Bukit Lawang, Sumut akan Dirikan SMK Pariwisata di Kota Binjai
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan keberadaan SMK Pariwisata ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Sukapura dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kecamatan Sukapura.
"Paling tidak diharapkan dari lulusan SMK Pariwisata itu mereka bisa bekerja di sektor pariwisata atau bisa mempersiapkan diri untuk menjadi entrepreneur mandiri yang tidak menunggu harus bekerja di hotel, cafe dan restoran," tutur Heri.
Menurut Heri, pengetahuan dan ilmu yang didapat di SMK Pariwisata ini nantinya bisa membawa mereka menjadi entrepreneur dan mendukung sektor pariwisata yang ada di Kecamatan Sukapura, khususnya wisata Gunung Bromo.
"Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat mendukung dan berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melanjutkan kembali proyek pembangunan gedung SMK Pariwisata," pungkasnya.(OL-5)
Balai Besar TNBTS juga belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di Gunung Batok tersebut. Petugas masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk memastikan penyebab
Upaya evakuasi dan perlindungan warga di sekitar lokasi telah dilakukan untuk memastikan keselamatan penduduk setempat.
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menyatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam kawasan tersebut, Rabu (19/6) petang kemarin, berhasil dipadamkan
Bank Woori Saudara (BWS) ikut berduka akan kejadian tersebut. Sebagai mitra Asabri, BWS turut memberikan bantuan santunan kepada para keluarga korban pesawat jatuh di Gunung Bromo.
Belum ada keterangan resmi terkait hal itu dan juga soal ada atau tidaknya korban jiwa.
Kemenparekraf menyiapkan langkah untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, usai kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved