Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan berkomitmen untuk menata arah pembangunan perkebunan kelapa sawit lewat penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan atau RAD-KSB.
Diketahui, RAD-KSB merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN-KSB) tahun 2019-2024.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, mengatakan penyusunan rencana itu diperlukan untuk mengatasi polemik di sektor perkebunan sawit. Apalagi, saat ini perkebunan komoditas itu sudah menyebar dihampir 17 kabupaten/kota.
"Adanya RAN KSB dan RAD KSB salah satunya untuk mengatasi polemik yang selalu muncul di tingkat internasional, yakni bahwa sawit merugikan lingkungan, seperti rakus air, rakus hara dan lainnya," katanya, kemarin.
Menurut Agus, pihaknya telah menyamakan data dan menyamakan persepsi terkait penataan dan masa depan perkebunan sawit di Sumsel. Sehingga, kata dia, kelapa sawit menjadi tanaman utama yang tidak merusak sistem dan lingkungan.
Dia menambahkan bahwa pihaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun rencana aksi tersebut. Salah satunya ICRAF Indonesia lewat program lahan untuk kehidupan.
Peneliti Manajemen Kebijakan Data Icraf Indonesia, Tania Benita, mengatakan perencanaan komoditas strategis secara berkelanjutan perlu didorong agar dapat mengurangi dampak negatif industri perkebunan pada lingkungan.
"Apalagi Sumsel merupakan salah satu sentra kelapa sawit di Indonesia. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan juga penting untuk menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat, terutama petani kecil," katanya.
Menurut dia, dengan adanya upaya multi pihak, diharapkan arah pengelolaan kelapa sawit di Sumsel dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menjaga kualitas lingkungan, menguatkan tata kelola perkebunan, serta mempercepat pelaksanaan ISPO.
Diketahui, kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas utama bagi masyarakat dengan luasan mencapai lebih dari 1 juta hektare.
Tania menambahkan dengan luasan yang cukup signifikan itu, maka perlu perencanaan yang komprehensif. "Sehingga pertumbuhan ekonomi selaras dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen secara mandiri," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Provinsi Babel Sepakat Manfaatkan FABA untuk Backfilling
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Menurut Maria, sesimpel itu saja dan tidak sesulit seperti perusahaan besar lakukan.
Mengelola keuangan yang baik akan menjamin masa depan Anda. Karena itu literasi keuangan perlu dilakukan agar menambah wawasan dalam mengatur strategi persiapan hari tua nanti.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
PENJABAT (Pj) Bupati Deiyai Elimelek Edowai meminta seluruh perangkat desa atau kampung di Kabupaten Deiyai memahami dengan baik regulasi tata kelola anggaran desa atau kampung
Kalla Group kini fokus kepada tahap persiapan hingga pembangunan fasilitas seperti akses jalan masuk, konstruksi, hingga menunggu tender dari perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved