Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSOALAN rokok ilegal dan polemik tata kelola cukai di Indonesia dinilai memerlukan terobosan kebijakan yang menyentuh akar rumput. Pengusaha rokok sekaligus pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, merumuskan tiga tuntutan strategis yang disebut sebagai "Tritura Petani Tembakau Madura".
Gus Lilur menegaskan bahwa pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).
Poin pertama dalam Tritura tersebut adalah desakan peralihan rokok ilegal menjadi legal. Gus Lilur mengajak para pengusaha rokok yang masih berada di jalur ilegal untuk berani bertransformasi. Namun, ia menekankan bahwa negara wajib mempermudah prosedur dan akses birokrasi yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha kecil.
Poin kedua, Gus Lilur mendesak Menteri Keuangan RI untuk segera merealisasikan kebijakan Cukai Rokok Rakyat. Ia menagih komitmen pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi cukai yang lebih adil dan adaptif dalam waktu dekat.
“Kita sudah mendengar komitmen dari Menteri Keuangan soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan, jangan berlarut-larut. Paling lambat satu bulan ke depan harus direalisasikan mengingat kondisi lapangan yang mendesak,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, poin ketiga Tritura menekankan pentingnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Menurut Gus Lilur, KEK akan menjadi fondasi industri yang terintegrasi, menghubungkan petani, pelaku industri, dan pasar dalam satu ekosistem yang kuat.
“KEK Tembakau Madura adalah solusi jangka panjang. Dengan KEK, Madura dapat bertransformasi menjadi pusat industri tembakau yang memiliki daya saing nasional hingga global,” tambahnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa industri tembakau yang sehat harus dimulai dari kebijakan yang adil. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang menyejahterakan petani dan pelaku usaha lokal. (H-2)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung bagaimana koperasi mengelola usaha, memberdayakan anggotanya, dan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan kegiatan ekonomi.
Kombinasi teknologi mutakhir dan kualitas SDM yang mumpuni menjadi kunci sukses perusahaan dalam mencatatkan laba dan memperbaiki tata kelola keuangan.
Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kuat Unpad dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.
Pastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti untuk perbaiki tata kelola pemerintahan.
RENCANA penambahan layer tarif cukai hasil tembakau dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok murah serta belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai berlaku paling lambat Mei 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi pengurusan cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved