Gerus Penerimaan Negara, Rokok Ilegal Mesti Ditindak

KASUS dugaan suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pengusaha rokok yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai alarm keras bagi stabilitas ekonomi nasional. Ekonom Piter Abdullah menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal yang dibarengi praktik suap bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan ekonomi sistemik.

Piter menilai terbongkarnya kasus ini mengindikasikan adanya relasi kuat antara produsen rokok ilegal dengan lemahnya integritas oknum aparat pengawas.

“Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan negara dan stabilitas industri,” ujar Piter dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Baca juga : Pendekatan Represif Dinilai tak Selesaikan Persoalan Rokok Ilegal

Menurut Piter, maraknya rokok ilegal tanpa pita cukai yang harganya jauh lebih murah telah mereduksi efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok. Saat tarif cukai dinaikkan untuk menekan konsumsi, masyarakat justru dengan mudah beralih ke produk ilegal yang harganya hanya sepertiga dari rokok legal.

Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi. Produsen legal yang terbebani pajak hingga 70% dari harga jual kini terancam tergerus oleh pemain ilegal.

“Industri legal dirugikan karena persaingan tidak sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok legal,” tegasnya.

Baca juga : Pengamat: Pelaku Rokok Ilegal harus Ditindak Tegas

Di tengah isu penyesuaian tarif, Piter mengingatkan pemerintah agar tidak menambah kompleksitas sistem cukai. Ia menyoroti rencana penambahan layer baru, seperti SKM III bertarif rendah, yang dianggap berpotensi membuka celah manipulasi baru.

Menurutnya, arah kebijakan seharusnya menuju penyederhanaan tarif agar lebih transparan dan mudah diawasi. "Ketika sistem terlalu rumit, pelaku usaha bisa mencari celah. Masalah utama kita bukan kurangnya layer, tetapi kompleksitas sistem itu sendiri," jelas Piter.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Utama

Piter menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang konsisten adalah fondasi utama untuk menyelamatkan penerimaan negara. Tanpa sanksi tegas, risiko moral hazard di kalangan aparat dan pelaku usaha akan semakin besar.

“Kalau dibiarkan, rokok ilegal akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan. Penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi utama untuk melindungi penerimaan negara serta keberlangsungan industri legal,” pungkasnya. (H-2)