Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH terus mempelajari Koperasi Kana yang dinilai telah menjadi koperasi yang mampu mengelola kelembagaan dan usaha secara terarah. Pengalaman Koperasi Kana diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penguatan koperasi di Indonesia.
Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison ke Koperasi Kana, di Surabaya, Jawa Timur.
Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung bagaimana koperasi mengelola usaha, memberdayakan anggotanya, dan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan kegiatan ekonomi.
Selama dua hari, Leontinus bersama jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat meninjau berbagai aktivitas koperasi yang dilakukan di Koperasi Kana.
Pada Kamis (23/4/2026), mereka mengunjungi pabrik gula merah, PT Indogula Jayabaya, salah satu unit Koperasi Kana di Kediri, Jawa Timur. Di sana, delegasi mengamati proses pengolahan tebu serta meninjau jalur distribusi yang dijalankan oleh koperasi.
Keesokan harinya, Jumat (24/4/2026), kunjungan dilanjutkan ke kantor Koperasi Kana Surabaya. Di lokasi ini, perhatian diarahkan pada tata kelola koperasi, penerapan SOP, struktur kelembagaan, manajemen SDM, sistem keuangan, serta alur proses bisnis koperasi secara menyeluruh. Tujuannya adalah memahami bagaimana koperasi menjalankan operasional sehari-hari dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Leontinus menekankan pentingnya peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia menyatakan koperasi hanya bisa memberi manfaat optimal jika dikelola secara profesional dan berpihak pada kepentingan anggotanya.
“Koperasi tidak hanya jadi wadah usaha bersama, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan anggota menjadi kunci agar koperasi bisa tumbuh sehat dan berdaya saing,” ujar Leontinus.
Selain mempelajari tata kelola dan praktik baik koperasi, kunjungan ini menyoroti bagaimana koperasi mengelola rantai pasok, produksi, distribusi, dan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk membangun koperasi yang lebih kuat, adaptif, dan memberi nilai tambah nyata bagi anggota.
Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana menyambut hangat kunjungan ini. Ia berharap momen tersebut bisa membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan koperasi.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi salah satu langkah penguatan kolaborasi antara pemerintah dan koperasi, terutama dalam memperluas manfaat ekonomi bagi anggota serta membangun model bisnis koperasi yang berdaya saing,” ujar Jonathan.
Ia juga berharap kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi semua pihak untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat ekosistem koperasi nasional agar lebih transparan, profesional, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya. (H-2)
Sebagai bagian dari roadmap 2026, Kana menargetkan penguatan unit-unit usaha serta perluasan jaringan kemitraan.
Model konsinyasi memberi kemudahan dalam pengelolaan modal yang memungkinkan koperasi bergerak lebih cepat dan fleksibel.
Dalam dua tahun terakhir, Koperasi Kana mengalihkan fokus dari jasa keuangan menjadi pelaku ekspor produk unggulan Indonesia.
Akuisisi BPR dipandang sebagai langkah strategis yang akan memperkuat posisi Koperasi Kana di industri keuangan.
Koperasi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, ini bergerak dalam industri gula dengan fokus ekspor ke beberapa negara, seperti Hongkong, Thailand, dan Malaysia.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Kombinasi teknologi mutakhir dan kualitas SDM yang mumpuni menjadi kunci sukses perusahaan dalam mencatatkan laba dan memperbaiki tata kelola keuangan.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kuat Unpad dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.
Pastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti untuk perbaiki tata kelola pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved