Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAWASAN Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan menjadi salah satu obyek wisata baru bagi masyarakat sekitar. Badan SAR Nasional Banjarmasin melakukan pengukuran dan pendataan potensi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) kawasan Bendungan Tapin.
"Kita telah mengadakan Rapat Koordinasi SAR Daerah yang membahas tentang bagaimana penanganan apabila terjadi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) di wilayah Kabupaten Tapin. Salah satunya terkait keberadaan Bendungan Tapin," ungkap Kepala Kantor Badan SAR Nasional Banjarmasin Al Amrad, Rabu (6/7).
Keberadaan Bendungan Tapin, yang belum lama ini diresmikan Presiden Joko Widodo, menjadi perhatian utama dalam hal antisipasi dan penanganan jika terjadi kondisi membahayakan manusia. Terlebih kawasan itu menjadi salah satu obyek wisata baru bagi masyarakat sekitar.
Baca juga: Agrowisata Kopi di Kalimantan Selatan Mulai Dilirik
Bupati Tapin, M Arifin Arpan, mengatakan Kabupaten Tapin sekarang mempunyai bendungan yang baru diresmikan presiden, dengan posisi bendungan berada di pinggir jalan.
"Banyak warga yang datang berkunjung untuk sekedar berjalan jalan maupun untuk melihat suasana alam. Ini ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya tercebur di bendungan atau kejadian lainnya," ujarnya.
Rakor SAR yang diselenggarakan Badan SAR Nasional Banjarmasin ini mengangkat tema 'Melalui Rapat Koordinasi SAR Kita Wujudkan Pelayanan SAR Yang Prima Pada Kondisi Membahayakan Manusia Melalui Quick Respon SAR Yang Mengacu Kepada Rencana Kontigensi Di Kabupateen Tapin, Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi dihadiri Forkopimda Kabupaten Tapin, LSM dan perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Tapin. Rakor bertujuan untuk mengukur dan mendata potensi SAR yang ada di Kabupaten Tapin.
Analis Kebijakan Ahli Muda dari SUB direktortat Rencana dan Pengembangan Operasi, Andi Suherlay, menjelaskan Rakor ini merupakan program tahunan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, salah satunya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi. (OL-1)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Pemkab Tapin berhasil menurunkan angka stunting (tengkes) dari 33,5 persen pada 2022 menjadi 19 persen pada 2023.
Bendungan Tapin memiliki potensi penyediaan air baku sebesar 500 liter/detik dan penyediaan irigasi seluas 5.472 hektare yang disalurkan melalui Daerah Irigasi (DI) Tapin.
Penemuan sabu tersebut, kata dia, saat pihaknya merazia secara insidental pada Rabu (8/6) sore di kamar tahanan Nomor 9.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved