Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KAWASAN Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan menjadi salah satu obyek wisata baru bagi masyarakat sekitar. Badan SAR Nasional Banjarmasin melakukan pengukuran dan pendataan potensi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) kawasan Bendungan Tapin.
"Kita telah mengadakan Rapat Koordinasi SAR Daerah yang membahas tentang bagaimana penanganan apabila terjadi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) di wilayah Kabupaten Tapin. Salah satunya terkait keberadaan Bendungan Tapin," ungkap Kepala Kantor Badan SAR Nasional Banjarmasin Al Amrad, Rabu (6/7).
Keberadaan Bendungan Tapin, yang belum lama ini diresmikan Presiden Joko Widodo, menjadi perhatian utama dalam hal antisipasi dan penanganan jika terjadi kondisi membahayakan manusia. Terlebih kawasan itu menjadi salah satu obyek wisata baru bagi masyarakat sekitar.
Baca juga: Agrowisata Kopi di Kalimantan Selatan Mulai Dilirik
Bupati Tapin, M Arifin Arpan, mengatakan Kabupaten Tapin sekarang mempunyai bendungan yang baru diresmikan presiden, dengan posisi bendungan berada di pinggir jalan.
"Banyak warga yang datang berkunjung untuk sekedar berjalan jalan maupun untuk melihat suasana alam. Ini ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya tercebur di bendungan atau kejadian lainnya," ujarnya.
Rakor SAR yang diselenggarakan Badan SAR Nasional Banjarmasin ini mengangkat tema 'Melalui Rapat Koordinasi SAR Kita Wujudkan Pelayanan SAR Yang Prima Pada Kondisi Membahayakan Manusia Melalui Quick Respon SAR Yang Mengacu Kepada Rencana Kontigensi Di Kabupateen Tapin, Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi dihadiri Forkopimda Kabupaten Tapin, LSM dan perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Tapin. Rakor bertujuan untuk mengukur dan mendata potensi SAR yang ada di Kabupaten Tapin.
Analis Kebijakan Ahli Muda dari SUB direktortat Rencana dan Pengembangan Operasi, Andi Suherlay, menjelaskan Rakor ini merupakan program tahunan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, salah satunya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi. (OL-1)
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Terdapat dugaan pembukaan lahan tambang yang melampaui batas resmi.
Pemkab Tapin berhasil menurunkan angka stunting (tengkes) dari 33,5 persen pada 2022 menjadi 19 persen pada 2023.
Bendungan Tapin memiliki potensi penyediaan air baku sebesar 500 liter/detik dan penyediaan irigasi seluas 5.472 hektare yang disalurkan melalui Daerah Irigasi (DI) Tapin.
Penemuan sabu tersebut, kata dia, saat pihaknya merazia secara insidental pada Rabu (8/6) sore di kamar tahanan Nomor 9.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved