Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONGRES Sampah II di Paseban Candi Plaosan, Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, merekomendasikan hal penting untuk mengelola sampah di wilayah Jateng. Ada lima rekomendasi pengelolaan sampah yang diikrarkan dari kongres itu.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu mengatakan, rekomendasi dari Kongres Sampah di Klaten itu sangat bagus rumusannya karena sudah mulai terintegrasi dari hulu sampai hilir.
"Tadi sudah ada kesepakatan, ada ikrar bersama yang dibacakan," kata Peni saat penutupan Kongres Sampah di Desa Bugisan, Klaten, Ahad (26/6/2022).
Lima rumusan itu adalah, bergotong-royong berkolaborasi mewujudkan desa mandiri sampah; ngelongi, nganggo, ngolah (telung -ng) sebagai komitmen pengelolaan sampah harus menjadi mata ajaran atau kurikulum sekolah di segala aras demi lingkungan lestari dan rakyat sejahtera
Selanjutnya, penguatan kelembagaan yang didukung kebijakan, sumber daya ilmu pengetahuan yang inovatif dan ramah lingkungan juga memerlukan komitmen untuk koneksitas hubungan antar pihak/aktor penting pengelolaan sampah, dan komitmen pengelolaan sampah menjadi salah satu butir janji politik calon pemimpin.
"Apapun eksekutif, yudikatif, merekq punya program kerja di sektor lingkungan karena saat ini sudah sangat kita butuhkan segera kita lakukan pelestarian," ujarnya.
Dia menambahkan, sesuai hasil masing-masing komisi dalam Kongres Sampah yang dihelat dua hari ini, tercetus agar pengelolaan sampah dimulai dari yang terkecil lebih dulu. Dalam hal ini, dari rumah tangga. Mengingat terbesar produk sampah dari rumah tangga.
"Perlakuan sampah dari rumah tangga dalam mengelola sampah. Sampah dari yang terkecil lebih dulu. Kalau yang terkecil sudah tertangani seperti yang kecil dijadikan pupuk. Dari yang terkecil rumah tangga ke RT, mungkin bisa menjadi bank sampah kecil di RT. Kemudian sampai ke kelurahan bisa juga menggunakan ini," imbuhnya.
Peserta Kongres Sampah Deden Lesmana asal Cirebon Jawa Barat mengaku kegiatan Kongres Sampah yang dihadirinya ini akan dicontohnya. Supaya nanti bisa dilakukan di wilayahnya.
Baca juga: Kadin Jateng Setuju Batasi Subsidi BBM, DPRD Tuntut Pengawasannya
"Kami dari keluarga Keraton Cirebon ingin melakukan kegiatan ini. Tidak hanya Cirebon, di Jawa Barat juga. Dengan kegiatan sepeeti ini masyarakat lebih merasakan bahwa sampah ada komunitasnya," kata Deden.
Sebab, mengembalikan wilayah menjadi lebih baik lagi, atau kembali gemah-ripah loh jinawi kerto raharjo adalah dambaan leluhurnya. "Kondisi sampah sudah terlalu banyak dibandingkan jumlah penduduk," ucapnya.
Perwakilan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Jateng Suyanto mengatakan Kongres Sampah ini adalah hal bagus karena para pemulung bisa mengetahui kegiatan.
"Kontribusi pemulung sangat besar. Ini terima kasih, dengan adanya Kongres Sampah. Ke depannya, bisa berkolaborasi dengan pemerintah," ucapnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat hadir dalam Kongres Sampah di Klaten, Sabtu (25/6) malam menyampaikan agar persoalan sampah bisa tertangani dengan baik. (RO/OL-09)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved