Mendagri Minta Gubernur hingga Lurah Lapor Pajak Tepat Waktu

PAJAK adalah salah satu sumber pendapatakan negara. Pendapatakan itu nantinya akan dikembali lagi ke masyarakat dalam beragam bentuk, salah satunya lewat pembangunan,

Itu sebabnya masyarakat diminta untuk membayar pajak. Namun sejatinya bukan hanya masyarakat, semua warga negara, baik itu pejabat, pengusaha, ataupun aparat wajib membayar pajak. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan hal tersebut.  

Baca juga: Pelaporan SPT Masih Jauh dari Target

"Hari ini saya melaporkan SPT tahunan pajak saya. Saya kira tepat waktu," ujarr Tito kepada wartawan seusai melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3).

Dalam kesempatan itu, Tito juga meminta Gubernur, Wali Kota hingga tingkat Lurah untuk segera melaporkan pajak tahunan di kantor pajak sebelum 31 Maret.
Menurut mantan Kapolri itu, pelaporan pajak dapat dilakukan di KPP tempat pejabat daerah tinggal atau melalui sistem online melalui aplikasi e-Filling.

"Saya meminta, saya mengimbau, saya juga menginstruksikan sebagai pembina pemerintahan daerah, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kalau bicara pemerintahan daerah juga termasuk DPRD-nya dan seluruh anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota ya termasuk jajaran di bawahnya kepala dinas, UPD, camat, lurah, kepala desa juga ya," kata Tito.

"Kalau bicara pemerintahan daerah termasuk DPRD dan semua anggota DPRD kemudian kepada dinas juga segera melaporkan. Saya harapkan semua masyarakat juga, menjadi bola salju yang besar. Otomatis kita berharap kewajiban kita sebagai warga negara sudah terlaksana kita juga aman secara hukum," kata Tito.

Dia menyebut pelaporan SPT tahunan tepat waktu akan menambah pendapatan negara. Dia mengatakan sebagian dari pendapatan itu nantinya ditransfer ke daerah melalui Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).

"Dan kemudian negara kita akan mendapatkan penghasilan, tambahan pendapatan, pendapatan ini nanti, nanti sebagian juga di transfer ke daerah-daerah, karena salah satu komponen APBD itu adalah transfer pusat daerah, TKDD ya transfer keuangan daerah dan desa, itu dapatnya dari mana, salah satunya dari pajak gitu selain bukan yang dari pajak ya PNBP," tuturnya.

Tito mengatakan keterlambatan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan sanksi. Menurutnya, Kemendagri juga berwenang memberikan sanksi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ada sanksi sesuai aturan. Kita juga dari Kemendagri tentu akan melihat juga mana kepala daerah yang patuh hukum mana yang tidak, karena sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri juga bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan itu. Di antaranya teguran bagi pejabat politik, seperti kepala daerah, teguran itu didengar publik itu berpengaruh," paparnya. (RO/A-1)