Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GERAKAN Ganyang Koruptor (GAGAK) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntasan kasus fee proyek dinas PUPR Muara Enim. KPK kembali menetapkan tersangka baru sebanyak 5 orang dari anggota DPRD aktif dan 10 orang mantan anggota DPRD yang disangka menerima suap dari kontraktor untuk mengesahkan APBD Muara Enim 2019.
"Kami sangat lega mendengarnya. Kita mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk KPK karena telah mengungkap dan menetapkan tersangka pada kasus suap di Muara Enim," kata Imam Hanafi, selaku Koordinator Pusat GAGAK dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12/2021).
Imam mengatakan sejak awal telah mengawal kasus ini dan beberapakali turun aksi depan KPK agar tidak ada satu pun yang terlibat bebas dari jeratan hukum.
"Kami sampaikan setiap kali aksi depan KPK bahwa korupsi ini berjemaah makanya semuanya harus dijebloskan ke penjara. Karena memang kami meyakini, masih banyak yang diduga terlibat namun belum juga ditangkap," jelas Imam.
Selain itu, menurut Pegiat Antikorupsi itu menyatakan sangat menyayangkan praktek haram, korupsi, dilakukan secara berjamaah tersebut. Menurutnya, hal ini membuat malu masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) secara keseluruhan.
"Jujur kami malu. Banyak koruptor bersarang di Sumsel, apalagi yang sekarang ditetapkan tersangka adalah dari kalangan wakil rakyat, yang seharusnya membela hak-hak rakyat, tapi malah melukai hati rakyat. Pejabat kita tidak punya hati," ucap Imam.
Imam menilai, hal itu menjadi suatu peringatan keras untuk para pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota dan Provinsi di Sumatera Selatan.
"Ini menjadi alarm untuk para pejabat lainnya, jangan pernah bermain-main dengan anggaran, jangan pernah melukai hati rakyat dengan perilaku korupsi. Kami (GAGAK) akan selalu mengawal, mengontrol dan mengawasi adanya tindak pidana korupsi di Sumsel," tegas Imam.
Diketahui, KPK kembali menetapkan 15 tersangka dari 5 anggota DPRD aktif dan 10 mantan anggota DPRD dalam kasus fee proyek di Muara Enim pada Senin (13/12/2021), jumlah keseluruhan mencapai 31 tersangka dari semua yang telah ditetapkan oleh KPK pada kasus tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Kejati DKI Selidiki Dugaan Korupsi Mafia Pelabuhan Tanjung Priok
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Banjir tersebut dipicu hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya air di Sungai Enim.
Potensi integrasi padi gogo dengan kelapa sawit PSR di Provinsi Sumatra Selatan seluas 44.546,94 hektare, dengan potensi di Kabupaten Muara Enim mencapai 1.266 hektare.
Berasal dari keluarga prasejahtera, Noval Hariyanto melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkat Program Bidiksiba dari Grup Mind Id PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Produksi minyak akan ditingkatkan kembali seiring dengan rencana monetisasi gas asosiasi Sumur Sungai Anggur Selatan yang diharapkan bisa dimulai pada tahun 2024 ini,
Bantuan ini sekaligus upaya KNP mengajak langsung para nelayan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.
Tujuh nama penjabat akan mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah di Sumsel. Pelantikan akan dilakukan pada Senin, 18 September 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved