Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR UPTD Pendapatan Daerah (Samsat) Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah memiliki aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) daring yang terhubung dengan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).
Aplikasi bernama 'B Sonto Sa' ini sudah beroperasi di 22 kantor Samsat se-NTT untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor pajak.
"Sering kali masih terdengar selentingan mau taat bayar pajak, tapi kok ya sulit. Tentunya harus dicermati dan sebagai inisiasi untuk pengembangan mekanisme pembayaran. Adanya aplikasi ini, masyarakat akan merasakan bahwa membayar pajak itu mudah, cepat dan simpel alias antiribet," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo, Rabu (10/11).
Baca juga: BPBD Wonogiri Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Ekstrem
Menurut Daniel, Bank Indonesia, sebagai otoritas sistem pembayaran, memanfaatkan perkembangan digital untuk memfasilitasi transaksi antara masyarakat dengan pemerintah (P to G) dan sebaliknya transaksi dari pemerintah ke masyarakat (G to P).
Transaksi pembayaran pemerintah difasilitasi dengan metode pembayaran digital yang cepat, aman, mudah, murah dan handal.
Selain itu sistem pembayaran juga dipastikan dapat saling terintegrasi, saling terhubung (interconnected) dan saling dapat dioperasikan (interoperable).
"Seperti kalau hanya QRIS saja belum bisa terhubung, bisa mengunakan dompet digital atau mobile banking lainnya," kata Dia.
Menurutnya, aplikasi ini akan mendorong transaksi online sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Triwulan III, pertumbuhan ekonomi NTT hanya 2,37% (yoy)atau Rp28,7 triliun, lebih lambat dibandingkan triwulan II sebesar 4,22%.
"Dengan meningkatnya vaksinasi covid-19, kita harapkan pada triwulan IV, ekonomi NTT semakin meningkat menjadi 4,76% year on year (yoy)," ujarnya.
Aplikasi ini sudah diluncurkan sejak Selasa (9/11) oleh Sekda NTT Benediktus Polomaing di Kantor Samsat Kota Kupang, memuat 10 fitur antara lain info pajak, pembayaran, proteksi kepemilikan, mekanisme e-samsat serta saran dan pengaduan.
"Pemerintah mengharapkan muncul kreasi seperti ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat," kata Benediktus Polomaing saat peluncuran tersebut.
Menurutnya, aplikasi dengan 'B Sonto Sa' sangat familiar di masyarakat karena mengunakan nama yang tidak asing lagi di warga NTT.
Di era covid-19 seperti saat ini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak, cukup membayar pajak dari rumah.
"Dengan aplikasi ini, pelayanan publik di NTT lebih mudah dan cepat, dan dari waktu ke waktu semakin optimal," katanya. (OL-1)
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Dua wisatawan asal Spanyol di evakuasi medis dari perairan Pulau Padar, karena mengalami lemas, pusing, dan muntah.
WARGA Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa menggotong peti jenazah menyeberangi sungai yang dalam dan berarus deras.
Johni Asadoma menegaskan program rumah layak huni harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BNI memberdayakan ratusan perempuan penganyam di Pulau Solor melalui program berkelanjutan. Fokus pada peningkatan ekonomi, kualitas produk, hingga penanganan stunting di NTT.
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Rano menekankan pentingnya dukungan politik dari seluruh tingkatan kepengurusan PKB terhadap tiga sektor fundamental di Jakarta, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menyusun struktur organisasi menyongsong musim politik atau pemilu 2029.
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved