Keselamatan Lingkungan Harus Jadi Pijakan Hakim PTUN Kupang Soal Tambang Lengko Lolok

MAJELIS Hakim PTUN Kupang yang menyidangkan gugatan terhadap Izin Usaha Pertambangan Produksi Batu Gamping di Lengko Lolok, Manggarai Timur yang diterbitkan oleh Gubernur NTT diminta untuk benar-benar memastikan keputusannya berpegang pada komitmen terhadap penyelamatan lingkungan hidup.

"Sidang gugatan ini memang sebentar lagi memasuki pembacaan putusan. Kalau tidak meleset tanggal 11 November ini. Tentu saja kami mewakili dua warga Lengko Lolok yang mengajukan gugatan lingkungan terkait pertambangan meminta majelis hakim agar memastikan betul bahwa putusan mereka harus berpegang teguh pada komitmen menyelamatkan lingkungan hidup," ungkap kuasa hukum warga Lengko Lolok, Valens Dulmin kepada wartawan, Selasa (9/11).

Dijelaskan Valens, gugatan Lingkungan dengan nomor Perkara Perkara No. 5/G/LH/2021/PTUN.KPG tersebut memuat argumentasi hukum yang membantu majelis hakim memutuskan dengan bijaksana sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. "Ada sekitar 15 fakta hukum yang sudah kami sampaikan ditambah bukti-bukti yang kami miliki bahwa kehadiran Perushaan tambang di wilayah Lengko Lolok jelas menjadi ancaman besar bagi keselamatan lingkungan hidup," jelas Valens.

Valens meyakini, atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini bisa membatalkan dua keputusan pemberian izin operasi tambang terhadap PT. Istindo Mitra Manggarai demi keselamatan lingkungan alam di Kabupaten Manggarai Timur khususnya dan Indonesia umumnya. "Kami yakin Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa perkara ini dan telah memiliki kompetensi/sertifikat Lingkungan akan menjadi penentu bagi penegakan hukum demi terwujudnya keutuhan ciptaan, terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan nyaman tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk mahluk ciptaan Tuhan yang lainnya," pungkasnya. (OL-8)