Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANTUAN sosial (bansos) berupa beras yang dibagikan ke masyarakat di Wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur diminta untuk ditarik. Sebab kualitas beras tersebut jelek.
"Saya melihat sendiri kualitas beras yang diterima oleh Dinsos Kab. Bangkalan dalam kondisi tidak baik. Jangan, dibagikan," perintah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis (5/8).
Sebelumnya, Emil Dardak melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan untuk melihat dari dekat proses penyaluran bantuan beras di sana. Emil didampingi Bupati Bangkalan R Abdul Latif.
Beras bansos tersebut adalah bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) yang dibagikan khusus untuk warga di Bangkalan. Beras dikemas
@ 5 kg, jumlah total 1.500.
"Saya sudah saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu," ujarnya.
Sejalan dengan larangan tersebut, Wagub Emil juga menyatakan telah meminta Dinas Sosial Prov. Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos RI. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Prov. Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu," katanya.
Pihaknya memastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan berkualitas dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan.
Untuk itu, dirinya meminta Kadinsos Jatim untuk segera berkomunikasi dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan bantuan beras bagi masyarakat, yakni tetap berkoordinasi dengan Kemensos RI.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Malang Bebaskan Retribusi Sampah dan Pelayanan Pasar
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved