Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menggalakkan reformasi birokrasi di segenap jajarannya. Berbagai inovasi ditelurkan dengan memanfaatkan media sosial (medsos) dan optimalisasi Internet of Things (IoT).
Hal itu sejalan dengan visi misi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menciptakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Jateng dengan menerapkan prinsip mudah, murah, cepat dan menggunakan sistem digital. Selain itu, juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Baru-baru ini pada Jumat (25/6/2021), Pemprov Jateng meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan atau "Si Pelem Keprok" secara virtual.
Inovasi yang diinisiasi oleh Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Setda Provinsi Jateng ini merupakan pengembangan pengelolaan pelayanan kehumasan dan keprotokolan, yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual, parsial dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kini, pelaksanaan koordinasi internal itu diaplikasikan secara digital melalui kanal website “Si Pelem Keprok” di laman humas.jatengprov.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) Prasetyo Aribowo mengatakan melalui sistem informasi digital itu harapannya dapat meningkatkan kinerja humas dan protokol Pemprov Jateng, utamanya dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Peran humas dan protokol sangat strategis dalam menyampaikan program dan kinerja pemda pada khalayak, sekaligus menyiapkan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan,” ungkap Prasetyo.
“Inovasi ini sangat relevan dengan grand design reformasi birokrasi khususnya pada area tata laksana pemerintah berkelas dunia (world class government) pada tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Biro Umum Setda Prov Jateng Edy Supriyatna mengatakan sistem ini dapat dikembangkan dan diadopsi oleh kabupaten/kota.
“Bila perlu sistem informasi ini dapat dijadikan model bagi Prokompim (protokol komunikasi pimpinan) kabupaten dan kota,” tutur Edy.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus penggagas Si Pelem Keprok, Lilik Henry mengatakan ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di antaranya yaitu daftar agenda kegiatan pimpinan daerah provinsi, rilis berita pada setiap agenda kegiatan, pemetaan jumlah kunjungan dan agenda kegiatan, serta rekapitulasi hasil survei kepuasaan pelayanan keprotokolan.
“Kita bisa mentracking, mengetahui kunjunguan pimpinan di suatu daerah, karena selama ini agenda pimpinan masih dikelola secara manual dan belum memiliki database,” ucap Lilik.
Selain itu, lanjut Lilik, dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan mekanisme dan tata kerja organisasi. Adanya fitur ulasan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para petugas.
“Dengan sistem ini, kita berusaha memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Koordinasi internal pun jadi lebih efisien,” tambahnya. (RO/OL-09)
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi ketika pasar dilanda keraguan dan ketidakpastian.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved