Antisipasi Penyimpangan, BPKP Kawal Program Pertanian Sumsel

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Sumatra Selatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
 
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Salamat Simanullang mengatakan program prioritas pertanian di juga perlu mendapat pengawalan yang menyangkut tata kelola keuangan pemda.
 
“Apalagi Sumsel memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional, maka perlu sinergitas untuk pengawasan program prioritas di daerah itu,” katanya saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumsel, di Palembang, Selasa (6/4/2021).
 
Menurutnya, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat provinsi sampai dengan kabupaten/kota maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Dan untuk mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.
 
Salamat menjelaskan BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah.
 
Pengawasan tersebut sebagai sarana pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. “Dan tentunya pengawasan ini melibatkan APIP (aparat pengawas intern pemerintah),” ujarnya.
 
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kerja sama dengan BPKP menjadi Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Sumsel.  "Dukungan, kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” katanya.
 
Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak dapat meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumsel karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama banyak pihak .
 
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yudhiawan, mengatakan pihaknya berharap kolaborasi pemda dengan badan pengawas  dapat menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumsel.
 
“Sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di Sumsel,” ujarnya.
 
Menurut dia, KPK mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen aparatur sipil negara. (OL-13)