Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA pengguna jalan terutama yang terbiasa melintasi Kota Lamongan, Jawa Timur, merasa kuatir dengan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Alasannya, takut pengurusan tilangnya bakal sulit dan menjadi sarang pungli baru.
"Kita kuatir proses pengambilan tilang nantinya rumit. Seharusnya, dilakukan sosialisasi bagi pengguna jalan sebelum diopersionalkan alat tilang elektrik tersebut" terang Rony, warga asal Kabupaten Gresik ini, Rabu (24/3).
Terlebih, dirinya bukan asli warga Lamongan sehingga dimungkinkan proses pengambilan berkas bakal menyulitkan.
Ia yang kerap melintasi kawasan Kota Lamongan resah dengan diterapkannya tilang ekektrik tersebut. Sebab, perangkat dan kamera pengintai itu ditempatkan pada posisi yang tidak kelihatan. Dengan demikian, warga tidak menyadari kalau sedang diawasi CCTV. " Semestibya ada sosialasi terlebih dahulu, bukan langsung ditilang," jelasnya.
Senada disampaikan Hariyanto, warga lainnya. Dirinya yang warga asli Lamongan juga tidak mengetahui adanya penerapan tilang elektrik disejumlah sudut kota Lamongan. Pemerintah melalui Kepolisian setempat, lanjut dia, semestinya juga memberikan sosialisasi dahulu sebelum tilang elektrik diberlakukan.
"Ini kan mendadak, kita kaget bakal ada tilang model gitu. Mestinya ada kampanye atau pemberitahuan," ungkapnya.
Menurut dia, sosialisasi atau pemberitahuan itu minimal lokasi ditempatkannya kamera pengintai atau CCTV tersebut. Sehingga pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.
Di Lamongan sendiri ETLE telah dipasang di perempatan Toko Family Jln. Lamongrejo. Selain itu juga terdapat traffic voice di perempatan Pasar Sidoharjo, Jln Sunan Drajat dan perempatan Toko Family, serta telah terpasang ATCS (Area Traffic Control System) di pertigaan Tugu Adipura Jln Panglima Sudirman serta di perempatan Toko Family Jalan Lamongrejo. (OL-13)
Baca Juga: Warga Brebes Bersyukur Ada Tilang Elektronik
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
KEJATI Jatim menahan kepala dinas ESDM Provinsi Jatim Aris Mukiyono, dan menyita uang tunai Rp2,3 miliar dalam kasus dugaan pungli izin pertambangan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di tempat pemakaman umum (TPU), khususnya saat perayaan Lebaran.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan pemerintah akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam program mudik gratis kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Personel di lapangan dilarang keras meminta sumbangan, baik dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dalih lainnya.
Banyak penerima PIP yang tidak tahu bahwa dirinya diusulkan sebagai penerima. Hal ini mengakibatkan dana PIP yang harus kembali ke kas negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved