Pungli Masih Jadi Masalah Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

KEPALA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Adhika Ganendra, mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak kasus dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), salah satunya terkait dengan pungli. 

Sayangnya, ketika akan didampingi untuk melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum, korban menolak karena tidak ingin menambah masalah. 

“Begitu kita tahu anak itu dipungut sama oknum, kita samperin karena ada delik pengaduan, kita ajak ini anak SMA untuk ngadu ke Polisi. Tapi malah bilang enggak usah dan enggak apa-apa. Jadi bagi mereka doktrin semacam ini dari orangtua ke anak yaitu jangan nambah permasalahan. Orangtua kamu sudah tidak mampu. Jadi jangan macam-macam di sekolah. Ini sering terjadi. Sehingga bagi mereka melapor ke petugas berwenang karena diambil haknya nambah masalah. Jadi uang saya diambil orang itu nasib dan kalau lapor polisi nambah masalah,” ungkapnya dalam acara Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang, Minggu (1/3). 

Baca juga : Pemerintah Perkuat Wajib Belajar 13 Tahun, PIP 2026 Cair untuk 888 Ribu Murid TK

Lebih lanjut, menurut Andhika, pungli terkait dengan PIP masih terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Hal ini menurutnya tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. 

“Jadi saya rasa ini bukan pemotongan, tapi perampasan,” tegasnya. 

Persoalan lainnya ialah masih banyak penerima PIP yang tidak tahu bahwa dirinya diusulkan sebagai penerima. Hal ini mengakibatkan dana PIP yang harus kembali ke kas negara. 

Baca juga : Cegah Pungli, Imigrasi Pasang Peringatan "No Tipping" di Bandara dan Pelabuhan

“Jadi sekolah cuma menandai individu yang miskin. Dasar inilah yang dijadikan data pengajuan PIP. Orang yang mengusulkan dibagi dari Pemda, DPR dan lainnya. Ini karena masalah kuota. Kalau diajukan sekolah akan melebihi kuota. Jadi harusnya mata itu ada yang terdekat penerima. Jadi kewenangan pengusulan di sana,” kata Adhika. 

Untuk itu, dia pun mengusulkan ke depan akan ada hukuman bagi pihak sekolah jika terjadi kasus-kasus semacam ini. 

“Saya masih mencari cara agar sekolah bisa bertanggung jawab kepada siswa miskin. Jadi harus ada punishment ke sekolah. Dengan cara ini ada perhatian untuk anak-anak miskin. Karena jika terjadi sesuatu ke anak miskin ini tidak ada yang mau bertanggung jawab,” pungkasnya. (H-2)