Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) memastikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Secara khusus, mereka menyambangi ke KPU Banyumas untuk menyerahkan daftar kepengurusan yang sah. Bahkan, apabila ada kepungurusan lain yang masuk, KPU diminta untuk menolaknya.
Ketua DPC Parti Demokrat Banyumas Susilo Rini mengatakan bahwa pihaknya sengaja datang ke KPU Banyumas untuk menyerahkan SK Kepengurusan yang sah dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan AHY.
"Kami mendukung penuh AHY dan menolak KLB inkonstitusional. Oleh karena itu, kami datang ke KPU untuk memastikan bahwa kepengurusan yang sah adalah pendukung AHY. Barangkali jika ada kepengurusan lain yang diajukan ke KPU, mohon ditolak," tegas Rini pada saat audiensi dengan KPU Banyumas, Selasa (16/3).
Dijelaskan Rini, sampai sekarang pihaknya tegak lurus kepada AHY. Sampai sekarang, dia mengatakan belum ada yang mengatasnamakan kepengurusan Demokrat versi yang ilegal. Meski demikian, pihaknya melakukan antisipasi. "Karena itulah, jika ada yang ke KPU dan menyerahkan kepengurusan, kami mohon ditolak," katanya.
Sementara Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi mengatakan pihaknya mengacu pada aturan yang ada. "Dalam melangkah, KPU tentu mengacu ketentuan hukum yang berlaku. KPU juga hirarkis, sehingga kami tetap mengikuti kebijakan KPU pusat. Sejauh ini, kepengurusan Partai Demokrat yang diakui secara legal, dengan ketuanya AHY. Demikian juga dengan di Banyumas, DPC yang dakui adalah DPC kepemimpinan Ibu Susilo Rini," ujar dia.
Sampai sekarang, lanjutnya, tidak ada SK kepengurusan DPC Demokrat lainnya yang masuk ke KPU. Sehingga KPU tetap berpatokan pada DPC Demokrat yang telah terdata di KPU. (OL-13)
Baca Juga: Marzuki Alie: AHY Jangan Cengeng, Kalau Gak Bisa Mimpin Mundur
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved