Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh, Chalidin Oesman sudah berbulan-bulan tidak masuk kantor guna melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintah di daerah ini. Alasannya ia diminta diam oleh Bupati setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Aceh, Ardi Martha membenarkan bahwa Wakil Bupati Nagan Raya Chalidin Oesman tidak masuk kantor untuk berdinas.
"Benar, pak Wabup sudah lama tidak berada di daerah," ujar Ardi Martha di Suka Makmue Sabtu (30/1).
Meski sudah lama tidak masuk kantor, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa pejabat pemerintah tersebut tidak masuk kantor selama berbulan-bulan. Ardi mengaku pihaknya sedang melakukan upaya komunikasi dengan Wabup Nagan Raya Chalidin Oesman yang sudah lama tidak masuk kantor, dan diduga lebih fokus berada di Jakarta selama ini.
Sementara itu Chalidin Oesman yang dikonfirmasi terpisah melalui ponselnya membenarkan dirinya sudah berbulan-bulan tidak masuk kantor guna menjalankan tugas sebagai wakil bupati Nagan Raya.
"Tugas saya yang tersirat saat ini adalah saya di suruh menonton dan diam oleh Bupati, jadi saya sedang melaksanakan tugas itu sekarang," ungkap Chalidin Oesman.
Chalidin Oesman beralasan, selain karena sedang berobat di Jakarta, ia mengaku selama ini pimpinan daerah setempat telah memberi tugas kepada dirinya sebagai wakil bupati untuk diam seperti patung.
"Jadi ya yang namanya pembantu bupati diminta bantu untuk diam, ya kita diam saja," ujarnya sambil tertawa.
Ia juga menegaskan tugas seorang wakil bupati itu membantu bupati, maka ketika tugas pokok wakil tidak diatur oleh bupati, maka apa yang bisa dia kerjakan. Chalidin juga menjelaskan alasan dirinya tidak bisa menjalankan tugas sebagai wakil bupati karena selama ini tidak diberi ruang gerak untuk berbuat kepada masyarakat. Ia juga tidak pernah mendapatkan laporan apapun terhadap fungsi pengawasan.
Chalidin Oesman juga menyadari sampai saat ini belum bisa berbuat banyak kepada masyarakat di Kabupaten Nagan Raya yang telah memilih dirinya pada Pilkada 2017.
baca juga: Kuota Pupuk Bersubsidi Agam Meningkat Menjadi 15.535 Ton pada 2021
Dengan kondisi seperti ini, Chalidin Oesman meminta kepada masyarakat agar bersabar karena semua perangkat pemerintah daerah bekerja untuk rakyat.
"Maaf saya saat ini banyak di Jakarta karena sedang berobat, jangan risau karena Wabup sering tidak ada di tempat. Karena ada atau tidak adanya Wabup di tempat itu tidak ada pengaruh sama sekali terhadap kegiatan pemerintahan, semua kegiatan pemerintah tetap berjalan," tegas Chalidin. (Ant/OL-3)
20 finalis peserta Grand Final Photography Competition yang digelar Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat
Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) memamerkan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Instruktur parfum bersertifikat Internasional, William Sicher Wijaya menjelaskan single note terdiri dari beberapa family yang biasa dijadikan bahan dasar dalam pembuatan parfum
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Puncak malam AYTM 2024, para juri menetapkan Ibnu Nusyi asal Aceh Besar untuk kategori laki-laki. Sedangkan, kategori perempuan diraih Syafira Mustaqilla asal Langsa.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved