Agar Usaha Tetap Berdiri pada Masa Pandemi

PRIA berusia 26 tahun Zaki Zakaria namanya, terlihat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pelaku usaha konveksi. Meski terdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19, tetapi Zaki bersama sejumlah karyawannya tetap berusaha untuk survive. Hingga kini, usaha Kecean Clothing yang ada di Banyumas tersebut masih tetap ada kerjaan pembuatan kaos para pelanggan.

"Pandemi berdampak bagi semuanya, termasuk usaha yang saya jalani. Sebelum pandemi, omset setiap bulannya bisa tembus Rp100 juta hingga Rp120 juta, kini terjun bebas. Paling maksimal hanya Rp40 juta hingga Rp50 juta. Anjloknya lebih dari 50%. Kenyataan seperti itu memang membutuhkan kreativitas agar tetap survive. Alhamdulillah, ternyata pemerintah memberikan banyak stimulan yang membuat kami bisa, " kata Zaki, Senin (2/11).

Ketika tengah terpuruk, ada pemberian stimulus bantuan. Salah satu yang ia manfaatkan adakah kredit mikro tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp10 juta. 

"Dengan fasilitas itu, saya bisa pinjam Rp10 juta tanpa agunan. Setelah cair, pengembaliannya tidak bulan berikutnya, melainkan tiga bulan setelah dana diterima. Jelas sangat membantu kami sebagai pelaku usaha kecil. Di sisi lain, khususnya usaha konveksi, termasuk saya, mendapat pesanan masker dari Pemprov Jateng, sehingga bisa  menambah pemasukan. Ini juga sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (Aspikmas) Pujianto mengakui semua pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah terus menggulirkan bantuan agar pelaku usaha tetap bertahan. 

"Banyak yang memanfaatkan program restrukturisasi perbankan seperti tambahan kredit, subsidi bunga maupun penundaan cicilan kredit. Tentu saja sangat membantu bagi kami yang sangat  terdampak pandemi," ujarnya.

Tak hanya di Banyumas, pelaku usaha Batik Rajasa Mas di Maos, Cilacap, Euis Rohaini, mengatakan rancangan bisnis yang telah dibuat awal tahun menjadi ambyar. Sebab, begitu muncul kasus Covid-19 pada Maret lalu, usahanya sempat mengalami stagnasi. 

"Bayangkan saja, pesanan seragam batik tidak ada. Seluruh anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tamu-tamu yang biasa datang ke sini, juga tak ada lagi. Omset mengalami penurunan sangat drastis. Padahal, untuk satu semester saja, kami bisa melayani seragam batik dengan nilai Rp500 juta," kata Euis.

Tetapi sebagai pelaku usaha, Euis harus terus berusaha agar tetap survive, sehingga tidak ada PHK karyawan yang kini jumlahnya mencapai 60 orang. 

"Kondisinya memang sangat sulit, tetapi harus terus diusahakan supaya bertahan. Misalnya, saat sekarang saya harus memperkuat pemasaran secara daring. Itu dilakukan untuk penggantian pemasaran off line dan ekspor yang terhenti. Lumayan juga, jika sebelum pandemi omset daring hanya Rp60 juta, kini meningkat Rp100 juta. Memang, belum sampai menggantikan omset pada saat normal sebelum ada Covid-19. Namun, setidaknya tidak melakukan PHK terhadap karyawan," lanjut Euis.

Dalam kondisi sulit ini, Euis juga terbantu dengan adanya retsrukturisasi perbankan. Dia mengikuti program relaksasi kredit, sehingga sejak Maret lalu, dirinya dapat menunda angsuran. 

"Kami bisa bernapas panjang kembali. Dengan adanya relaksasi kredit, maka bebannya lebih ringan. Di sisi lain, kami melakukan diversifikasi produk dengan membuat masker. Beberapa waktu lalu, kami terbantu karena adanya pesanan dari Dinas Kesehatan Jateng berupa masker dengan jumlah 200 ribu," terangnya.

Sementara pelaku usaha gula kelapa di Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Fatih Hidayat mengaku memanfaatkan subsidi bunga. 

"Program subsidi bunga semacam ini memberi kelonggaran dan membantu bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kami juga harus konsekuen untuk menjalankan usaha di masa pandemi. Alhamdulillah, kami masih bisa mengekspor gula kristal ke Amerika Serikat pada pertengahan Oktober lalu. Jumlahnya mencapai 24 ton. Secara total, tahun ini kami masih dapat mengekspor senanyak 300 ton ke sejumlah negara di Eropa dan AS. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah saling sinergi. Pemerintah memberikan bantuan dan pelaku usaha terus berinovasi. Hanya dengan kolaborasi semacam itu, mudah-mudahan bisa melewati kesulitan di masa pandemi," harapnya.

Awasi Penumpang Gelap

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Sumarlan mengungkapkan bahwa dampak pandemi Covid-19 memang sangat dirasakan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yang intinya mengenai stimulus dampak Covid-19. 

"Sejak aturan itu dikeluarkan, kami terus melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di empat kabupaten wilayah kerja OJK Purwokerto yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap. Ada beberapa cara restrukturisasi pembiayaan yakni penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok atau bunga, penambahan pembiayaan dan konversi kredit. Itu semua terus kami sosialisasikan kepada pelaku UMKM," kata Sumarlan.

Namun demikian, dengan adanya kemudahan tersebut dibarengi dengan kehati-hatian, salah satunya adalah pengawasan penumpang gelap. 

"Artinya, pelaku usaha yang memang sudah bermasalah sebelum ada pandemi, tidak dapat ikut serta. Jangan sampai mereka memanfaatkan kemudahan ini. Sebab, fasilitas yang diberikan benar-benar untuk pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi. Intinya, OJK tidak menoleransi penumpang gelap," tegasnya.

baca juga: BRI Lebih Selektif Dalam Pengajuan KUR

Sumarlan menambahkan, OJK terus melakukan pemantauan dan pengawasan, sehingga perbankan juga tidak memberikan fasilitas tersebut kepada pelaku usaha yang memang telah bermasalah. 

"Jadi, harus dibedakan, bahwa pelaku UMKM yang mendapat fasilitas adalah mereka yang sebelumnya tidak bermasalah, tetapi terdampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengatakan di wilayah kerja OJK Purwokerto, ada 152 ribu lebih pelaku UMKM yang terdampak dengan nilai outstanding mencapai Rp9,3 triliun di perbankan umum. Hingga pertengahan Oktober, yang telah direstrukturisasi sebanyak 139 ribu lebih dengan outstanding mencapai Rp8,8 triliun lebih atau telah mencapai 94,65%. 

"Yang sudah selesai Banjarnegara mencapai 100%, sedangkan Cilacap masih sedikit mencapai 89,49%. Makanya kami terus melakukan sosialisasi dan datanya terus bertambah," ujar Sumarlan.

Sedangkan untuk BPR dan BPRS, data pelaku UMKM yang terverifikasi sebanyak 27 ribu lebih debitur dengan nilai outstanding kredit Rp668,6 miliar dan telah terealisasi subsidi bunga untuk 15 ribu lebih debitur dengan nilai outstanding Rp5,6 miliar. Berbagai fasilitas itu diakui memang sangat membantu para pelaku UMKM. Para pelaku usaha jadi lebih bernapas panjang dalam menghadapi pandemi. Kreativitas dan inovasi menjadi modal lain agar mampu terus bertahan. (OL-3)