Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyampaikan aksi perusakan fasilitas umum di Malioboro kala demonstrasi tolak UU Cipta Kerja telah melukai warga Yogyakarta. Pasalnya, aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan Malioboro menjadi lumpuh.
"Dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menangkap dalang dan pelaku perusakan," terang Eko, Jumat (9/10).
DPRD DIY berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses hukum. Menurut dia, para perusuh disebutkan tidak membawa aspirasi, tetapi melakukan pengrusakan yang merugikan bagi rakyat Yogyakarta. Malioboro adalah sumber penghidupan banyak orang, kalau dirusak yang rugi adalah rakyat.
"Terima kasih rakyat Yogyakarta yang tadi malam reresik Malioboro. Kita bersama-sama jaga Malioboro dan juga DIY serta Indonesia kita kedepan dari amuk dan anarkhi," terang Eko Suwanto.
"Merusak fasilitas umum di Malioboro sama dengan menodai ikon pariwisata Yogyakarta. Malioboro adalah simbol kebanggaan ekonomi rakyat, sederhana saja orang belum merasa sampai di Yogyakarta kalau belum foto di plang Malioboro," kata Eko Suwanto.
Berkaitan dengan aksi demonstrasi, sebagai bentuk ekspresi demokrasi adalah hal yang wajar saja. Hak semua warga negara untuk melakukan otokritik, bagian dari dinamika demokrasi.
"Namun, ya tolonglah dengan cara yang kedepankan dialog, berbudaya, bermartabat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aalagi saat ini sedang pandemi Covid19," jelas Eko.
baca juga: Selesai Demo, Buruh di Sumedang Kembali Bekerja
Menurut dia, penyampaian aspirasi harus mengedepankan keselamatan dengan disiplin laksanakan protokol kesehatan. Pilihan aksi dengan ujung membuat onar, rusuh dan perusakan fasilitas publik di Maliobro sudah melenceng dari tujuan utama menyampaikan pendapat.
"Rakyat itu cinta damai. Rakyat Yogyakarta mengecam tindakan rusuh tersebut. Perusuh telah melukai hatinya rakyat Yogyakarta dengan aksi perusakan fasilitas milik publik di Malioboro dan beberapa tempat lainnya serta merusak kendaraan juga, ada motor dirusak, mobil dirusak. Sedih rasanya melihat keindahan Malioboro dirusak," pungkas Eko. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved