Pembentukan Komite Disabilitas Disambut Positif

PERKUMPULAN Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) menyambut gembira dengan terbitnya Peraturan Bupati No 47 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atau yang  disebut Komite Disabilitas. Sementara, data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Klaten, penyandang disabilitas berjumlah 11.586 orang. Meliputi tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra. Sebagian besar dari mereka usia produktif 19-55 tahun.

Pembentukan Komite Disabilitas untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan pelayanan publik. Adapun tugas dan fungsi Komite Disabilitas, kata Kabid Sosial Dinsos P3AKB Klaten Hari Suroso, Rabu (7/10), antara lain mendorong peningkatan parisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Selain itu, tugas pokok Komite Disabilitas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait," imbuhnya kepada wartawan di Klaten, Rabu (7/10).

Anggota Komite Disabilitas Klaten terdiri dari kepala perangkat daerah di bidang sosial, perwakilan organisasi penyandang disabilitas, perwakilan lembaga bantuan hukum, perwakilan badan usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

baca juga: Pemkab Maybrat Bangun Empat Segmen Jalan di Mere, NasDem Apresiasi

Menurut Hari, penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan kerja masih minim saat ini. Hal itu karena faktor keterbatasan fisik, mental, dan pendidikan. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri (ASN) masih terbatas dan baru lima orang, serta 58 orang yang bekerja di swasta. Ketua PPDK Klaten Eko Swasto maupun Sekretaris PPDK Setyo Widodo  menyambut gembira Perbup No 47 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PPDK menaungi empat organisasi penyandang disabilitas tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra. (OL-3)