Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KESATUAN Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta tetap bergerak kencang dalam situasi pandemi covid-19, khususnya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat hutan di bidang agro forestry untuk kepentingan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Ketika banyak perusahaan terpuruk karena terdampak wabah covid-19, banyak pekerja dirumahkan atau di PHK, Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Surakarta justru masih berdaya menguatkan ekonomi petani LMDH di bidang agro forestry," kata Administratur KPH Surakarta, Sugi Purwanta kepada mediaindonesia.com di kantornya, Rabu sore (7/10).
Dia paparkan, dalam kemitraan mengelola agro forestry itu, KPH Surakarta menerapkan pola bagi hasil untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, kedelai, tebu, kopi dan jenis tanaman pangan lainnya.
"Seberapa besar keberhasilannya, terus dipantau, baik oleh kantor Perhutani Divre Jateng dan juga pusat," kata Sugi.
Begitu halnya, kemitraan di bidang agrowisata juga berjalan baik, yang dilegalisasi lewat naskah kesepakatan kerjasama (NKK). Di bidang agrowisata ini, investor juga memiliki kewajiban untuk melestarikan hutan, lewat penanaman pohon. Sugi memamparkan Perhutani KPH Surakarta mengelola hutan seluas lebih dari 30 ribu hektar yang terbentang di lima kabupaten, yakni kabupaten Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten dan Wonogiri.
Selain pengelolaan kelestarian hutan, Perhutani KPH Surakarta juga terus mengupayakan penyelamatan hutan dari kerusakan dan perusakan, dengan menggandeng Polri, untuk upaya penegakan hukumnya. Belum lama ini, dalam upaya percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi mendapatkan perhatian dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya ketika memaparkan perlunya kantong air di kawasan hutan.
Perum Perhutani mengapresiasi gagasan Kapolres Karanganyar ini, dengan meneken kerja sama untuk penanggulangan karhutla di kawasan hutan Lawu, yang berlanjut mewujudkan pembangunan kantong air di atas telaga Madirda, sebagai bentuk percontohan.
baca juga: Dinas Kesehatan Tangani Klaster Pesantren
"Kebakaran hutan di Jawa memang tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan maupun Sumatra, yang sudah memunculkan isu lingkungan sangat sensitif, karena menjadi pengekspor asap hingga ke luar negeri. Tapi apa pun, meski kasus karhutla di Jawa tidak seberapa, tetap harus ada penanggulangan secara efektif, dan menjadi komitmen kami," katanya.
Selain itu, KPH Surakarta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hutan menjalin kerja sama dengan banyak pihak seperti TNI, Kejaksaan dan elemen masyarakar lain, untuk kegiatan reboisasi. (OL-3)
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
Inisiatif itu merupakan bagian dari program menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial
FESTIVAL Kopi Media Indonesia tahun ini mengangkat kopi konservasi Nusantara. Salah satu yang hadir adalah Kopi Jago Jalanan (Kojal) yang mengangkat kopi liberika dari Kabupaten Kayong Utara
Pada 2019, Desa Tuwung, Kabupaten Pulang Pisau, Desa Karang Bengkirai, Kota Palangkaraya, mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan skema Hutan desa.
Secara keseluruhan, hingga September 2023 SK Hutan Sosial yang telah dibagikan, yakni seluas 6,37 juta hektare bagi 1,29 juta kepala keluarga dalam 9.642 kelompok/gabungan kelompok.
MoU ituĀ adalah langkah bersejarah dalam mendukung pengembangan program perhutanan sosial, sekaligus turut aktif dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved