Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 yang melanda tanah air juga berimbas pada tertundanya realisasi sejumlah proyek penanggulangan ancaman bencana banjir di Kalimantan Selatan. Demikian dikemukakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kalsel, Masrai Zulzai, Selasa (21/7).
"Sejumlah proyek terkait penanggulangan bencana banjir jadi tertunda karena anggaran pembangunannya direlokasi guna membantu penanganan pandemi covid-19. Ya disayangkan padahal proyek ini juga penting mengingat ada beberapa wilayah Kalsel yang rawan bencana banjir," tuturnya.
Pihaknya berharap pada anggaran tahun selanjutnya baik APBN maupun APBD dapat dianggarkan kembali. Sejumlah proyek penanggulangan banjir yang tertunda akibat pandemi virus korona antara lain proyek pengendalian banjir Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020, rencananya dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, menggunakan dana APBN sebesar Rp30 miliar.
Kemudian proyek perkuatan tebing Sungai Martapura, Kota Banjarmasin untuk mengurangi daya rusak air. Sedianya akan dibangun lewat dana APBD Kalsel 2020 senilai Rp3 miliar. Serta proyek normalisasi Sungai Selok Mati & Sungai Betung di Kabupaten Tanah Bumbu dengan anggaran Rp2,7 miliar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kalsel sendiri masuk kategori zona merah bencana banjir, ada sekitar 550 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota merupakan daerah langganan banjir.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, saat ini Pemprov Kalsel telah membentuk tim khusus terdiri dari Bappeda, Dishut, PUPR , BPBD dan Balai Wilayah Sungai II untuk kajian lapangan penyebab banjir dan mencari solusi penanganan banjir jangka pendek dan jangka panjang. Konsep penanganan banjir Kalsel dilakukan dengan cara penambahan kapasitas sungai, pengalihan debit banjir, pembuatan waduk/bendungan hingga konservasi kawasan DAS.
baca juga: Penumpang di Terminal Lembata Berjubel dan Tanpa Masker
Untuk penambahan kapasitas sungai (normalisasi) dengan cara pengerukan, penggalian maupun pembuatan tanggul dilakukan pada sungai-sungai besar seperti Sungai Balangan, Sungai Tabalong, Sungai Nagara serta sungai lain yang merupakan rawan banjir.
Proyek penanggulangan banjir lainnya yang rencananya akan dibangun adalah pembangunan embung Jaro, Kabupaten Tabalong dengan kapasitas tampung sekitar 500.000 meter kubik air dan perkuatan tebing Sungai Tabalong. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan normalisasi saluran banjir Kandangjaya dan normalisasi saluran banjir Sungai Pamintangan. (OL-3)
Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton, yang efektif meredam gejolak harga komoditas.
BMKG melaporkan gempa dangkal beruntun guncang Balangan dan Tabalong, Kalsel. Simak analisis pemicu sesar lokal dan imbauan keselamatan terbaru di sini.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
POPULASI ikan sapu-sapu (hypostomus plecostomus), juga memenuhi sungai-sungai di sejumlah wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penangkapan ini mempertegas bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi jalur transit utama bagi jaringan internasional tersebut.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved