Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengalokasikan ulang pembangunan bendung di Kampung Sinaruju, Desa Mekarbuanan, Kecamatan Tegalwaru.
"Saya kira semua panik mengatasi permasalahan Covid-19 ini tanpa memandang prioritas pembangunan daerah. Saya berharap kepada Bapak Gubernur Jabar bisa mengalokasikan ulang di anggaran perubahan 2020. Karena bendung itu sangat diharapkan untuk penanganan kekeringan," ungkap Endang kepada wartawan, Kamis (9/7).
Endang menyebutkan wilayah Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Kedua wilayah sangat mengandalkan dari sumber air dari mata air dan musim penghujan.
Baca juga: Tak Ada Biaya 14 Ribu Tenaga Ad Hoc Balikpapan Tidak Rapid Test
"Sawahnya juga tadah hujan, ketika kemarau bukan hanya ribuan hektare sawah yang kering. Tetapi juga masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih," ucapnya.
Tak hanya itu, Endang menganggap seharusnya pemerintah daerah ikut mendorong agar anggaran prioritas penanganan kekeringan tidak dihapus oleh pemerintah provinsi.
Endang juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mencari solusi terdekat dan efektif untuk penanganan kekeringan di Karawang memasuki musim kemarau.
"Dan Pemkab harus cari solusi yang terdekat dan efektif. Misalnya dengan melakukan pemetaan untuk kegiatan pompanisasi bersama warga," pungkasnya. (H-3)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Survei dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada periode 12-20 Mei 2024. Penarikan survei dilakukan kepada 1.200 orang di seluruh kecamatan
Konservasi mangrove ini tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada pengembangan bibit mangrove yang berkualitas.
Kami berkomitmen menyediakan destinasi hijau perkotaan yang unik dengan pengalaman berbelanja mewah kelas dunia.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
SK dukungan tersebut telah diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Aep Syaepuloh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, membuka ruang perdamaian dalam kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya terkait harta warisan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved