Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANTYAK 27 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, belum menerima bantuan sosial tunai (BST) berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab kuota awal yang telah diajukannya sebesar 51 ribu penerima tidak sesuai dengan realisasi.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada Mensos Juliari Batubara saat berkunjung ke Tasikmalaya. Ternyata ada mis komunikasi antara Pemprov Jabar dan Kemensos. Data awal yang diajukan 51 ribu KK dan realisasinya ternyata untuk 11 ribu KK.
"Kita mendapatkan kuota dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 51 ribu KK yang akan terima BST Kemensos. Ternyata data tersebut mis (salah). Karena realisasinya hanya 11 ribu KK saja. Sisanya 40 ribu KK selama ini belum mendapat BST sama sekali," kata Walikota Budi Budiman, Kamis (25/6).
Budi mengatakan, setelah diverifikasi, dari 40 ribu KK ternyata sekitar 27 ribu KK lagi yang berhak menerima BST. Mereka selama ini sudah mendapatkan program PKH dan BPNT. Namun, belum mendapatkan BST Kemensos.
"Kami meminta masyarakat bersabar hingga menunggu keputusan, dan selama ini sudah ada skenario apabila dari Jemensos sendiri tidak seluruhnya tapi berharap dari Kemensos bisa menyelesaikan seluruhnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengatakan, untuk 11 ribu KK sudah mendapat BST Kemensos sebesar Rp600 ribu sebanyak tiga kali. Pada gelombang kedua, yaitu Juli-Desember 2020, besarannya akan dikurangi menjadi Rp300 ribu per bulan tapi untuk sisanya yang belum mendapatkan BST, akan dipenuhi selanjutnya.
"Untuk sisanya akan langsung didapatkan sebesar Rp1,8 juta, data kekurangan itu sudah disampaikan kepada Kemensos dan telah disetujui. Sekarang hanya menunggu realisasinya," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sejak Pandemi Covid Pengajuan Klaim JHT Meningkat Pesat di Bali
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved