Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp236 miliar untuk penanganan virus korona yang dikhususkan untuk tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba, anggaran tersebut belum terserap penuh.
"Belum 100 persen dimanfaatkan anggaran tersebut oleh tiga SKPD itu," kata Rahmat, Selasa (16/6).
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar yang meliputi semua rumah sakit dan puskesmas di Makassar belum 100 persen dimanfaatkan. Demikian pula BPBB dari anggaran Rp7,8 miliar, baru sekitar Rp4 miliar yang dimanfaatkan. Juga untuk Dinas Sosial dengan anggran Rp52 miliar yang dimanfaatkan baru Rp24 miliar.
Khusus untuk Dinas Kesehatan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26 Miliar. Sedangkan untuk BPBD sebesar Rp7,8 Miliar dan Dinas Sosial sudah dialokasikan sebesar Rp52 Miliar.
"Untuk BPBD, itu ada juga tambahan anggaran sebesar Rp3,8 miliar ntuk operasional. Termasuk di dalamnya Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar," ungkap Rahmat.
baca juga: Manfaatkan Lahan Kosong Untuk Berkebun Sayur
Pada kesempatan itu, Rahmat juga mengklarifikasi isu alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Makassar sebesar Rp749 miliar.
"Jadi memang kesiapan anggaran Pemkot Makassar sebesar itu hingga Oktober 2020. Tapi setelah dihitung, ya cuma Rp236 miliar yang dianggarkan," tutup Rahmat. (OL-3)
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
Dia menjelaskan gangguan ginjal pada anak-anak berbeda dari gangguan ginjal pada dewasa. Adapun kasus yang sering ditemukan, kata dia, kelainan bawaan.
Kasus gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah di RSHS jumlahnya mencapai 10-20 anak per bulan
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
ANAK merupakan pihak paling terpapar pada pelayanan yang tidak perlu atau overtreatment di pelayanan kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Yayasan Orang Tua Peduli Purnamawati Sujud.
Rumah sakit dilarang memberikan susu formula (sufor) untuk bayi yang baru lahir tanpa indikasi medis, agar tidak menyulitkan ibu untuk menyusui anaknya secara eksklusif
Sebuah kedai kopi di Mall Bogor Junction (Jogya Junction) terbakar pada Selasa pagi sekitar pukul 03.30 WIB. Seorang satpam dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved