Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bangka Belitung (Babel) Alexander Fransiscus meminta Menteri BUMN Erick Thohir membenahi manajemen PT Timah.
Apalagi setelah sejumlah pejabatnya diperiksa oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kajati Babel terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian mineral biji timah kadar rendah atau terak dalam jumlah ratusan ton. Belum lagi perusahaan plat merah tersebut terlilit hutang triliunan dengan rekanan bisnisnya.
"Kita percayakan kasus persoalan pembelian Biji Timah berkadar rendah yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kep.Bangka Belitung, karena Kejaksaan Tinggi Kep.Babel bekerja secara Transparan dan Profesional,” kata Alex dalam keteranganya, Minggu (15/3).
Alex berjanji, sebagai Sanator yang menjabat di komite II merupakan mitra kerja dengan PT Timah dan BUMN akan mengawal perusahaan milik negara yang ada di Babel agar dapat meningkatkan Devisa, buat negara dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, agar sejahtera khususnya masyarakat Bangka Belitung.
“Saya berharap tentunya, Kementerian BUMN dibawah pimpinan Erick Thohir dapat turun tangan dalam mengawasi PT Timah ini dan turun langsung ke Bangka Belitung,” ujarnya.
Tidak hanya senator Alex, sebelumnya Jaringan Relawan Anti Korupsi 98 (Jarsi 98) bahkan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan PT Timah di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Massa menuntut agar Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani beserta jajarannya segera dipecat dan ditangkap. (OL-13)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Kejagung juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk penyelenggara negara.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved