Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menginginkan tidak ada kasus hukum yang terjadi di lingkup kerjanya. Seperti yang pernah terjadi di tahun 2019, seorang ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Padang terkena operasi tangkap tangan (OTT).
''Kedepan tidak boleh lagi terjadi peristiwa OTT,'' tegas Mahyeldi, Rbu (19/2).
Mahyeldi mengatakan, kasus hukum memang harus dihindari. Menurutnya, apabila ada ASN yang terindikasi melanggar hukum, harus segera dicurigai dan diintensifkan.
''Sebelum ASN kita di OTT pihak lain, kita yang OTT kan lebih dulu, jangan pihak lain,'' katanya.
Mahyeldi menginginkan pihaknya untuk menyiapkan tim. Tim itu nantinya akan duluan turun melakukan OTT kepada ASN yang dicurigai.
''Kalau perlu dan dibolehkan, teleponnya kita sadap. Maka itu kita siapkan tim, daripada pegawai kita berhenti. Cukup sudah kejadian
kemarin, jangan sampai terulang lagi,'' sebutnya. (OL-2)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved