Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POSISI bakal calon Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, dari petahana, Hendrar Prihadi, semakin kukuh dengan bertambahnya partai pengusung. Pesaingnya pada pilkada September mendatang diperkirakan muncul dari calon independen untuk menghindari lawan kotak kosong.
Hendrar bakal diusung oleh PDIP dan partai lainnya yang menguasai kursi di DPRD setempat. Belakangan, Gerindra (6 kursi) dan PKB (4 kursi) menyatakan ikut merapat dalam barisan koalisi pengusung Hendrar sehingga total dukungan mencapai 42 kursi di DPRD Kota Semarang. Partai pengusung lainnya ialah PDIP (19 kursi) Golkar (3 kursi), PAN (2 kursi), Demokrat (6 kursi), dan NasDem (2 kursi).
Dengan bergabungnya koalusi gemuk itu, kini tersisa dua partai, yakni PKS (6 kursi) dan PSI (2 kursi). Karena itu, peluang calon lain untuk maju melalui jalur partai semakin kecil. Hal itu tidak mengherankan bila suhu politik di Kota Semarang hingga kini masih dingin akibat minimnya calon yang akan maju di pilkada.
Peluang hanya akan muncul bagi calon independen (perorangan) yang harus memenuhi dukungan sebanyak 76.455 orang atau 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Semarang yang pada Pemilu 2019 tercatat 1.176.074 orang.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, mengatakan Gerindra mendukung penuh pencalonan Hendrar untuk maju kembali di Pilkada Kota Semarang karena adanya kesamaan visi-misi dalam membangun Kota Semarang menjadi lebih baik.
"Kami mendeklarasikan bergabung dengan koalisi PDIP untuk mengusung petahana mencalonkan diri kembali di pilkada mendatang," kata Joko.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman yang menyatakan partainya telah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi mengusung Hendrar.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), enam pasangan calon perorangan bakal bertarung di 6 dari 9 kabupaten yang menggelar pilkada mendatang. Keenam kabupaten itu ialah Ngada, Sumba Timur, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Manggarai, dan Belu. Di tiga kabupaten lainnya tidak ada calon perorangan, yakni Kabupaten Sumba Barat, Belu, dan Manggarai Brat.
"Ada potensi pasangan calon perorangan maju di enam pilkada di NTT," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Thomas Dohu, kemarin.
Menurutnya, KPU akan menerima berkas pencalonan pada 19 hingga 23 Februari ini. "Calon perorangan akan menyerahkan mandat operator sistem informasi pencalonan," ujarnya.
Saat menjelang pilkada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, KPU setempat masih membuka peluang bagi para bakal calon kepala daerah untuk mengambil user dan password sistem pencalonan. Menurut Ketua KPU Gowa Muhtar Muis, bakal calon kepala daerah yang akan mendaftar untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa masih ada waktu untuk mengambil user sistem pencalonan ke KPU.
Rekrut PPS
Di Bali, KPU Kabupaten Badung bersiap merekrut calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Menurut Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta, pengumuman perekrutan anggota badan adhoc yang akan bertugas di tingkat desa itu akan dilakukan mulai 15-17 Februari mendatang. (PO/LN/RS/JS/JH/RF/N-1)
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved