Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASI Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya lembaga antirasuah ini tetap bertaring dalam menangkap pelaku korupsi. Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengatakan, adanya operasi tangkap tangan kepada Bupati Sidoarjo dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) membawa angin segar untuk KPK.
Sebab selama ini banyak orang ragu terhadap kinerja KPK yang baru. Dengan adanya OTT tersebut, Haris berharap kasus-kasus lama yang belum diselesaikan oleh KPK segera dirampungkan. Ia mencontohkan kasus korupsi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak 26 April 2019 dalam kasus dana alokasi khusus dan dan insentif daerah 2018 senilai Rp400 juta.
"Namun yang bersangkutan hingga kini belum ditahan dan masih menjabat sebagai kepala daerah," kata Haris Azhar di Tasikmalaya, Jumat (10/1).
baca juga: Keluarga Dijadikan Pejabat Jadi Penyakit Birokrasi
Demikian juga dengan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang sudah tiga kali mangkir dalam pemeriksaan, seharusnya ia bisa didatangkan paksa. Haris mengatakan, pimpinan baru KPK harus segera menuntaskan kasus-kasus yang belum selesai, apalagi sudah banyak orang ditetapkan sebagai tersangka.
"Jangan menunggu tahun baru Cina, biasanya hujan saat Tahun Baru Cina, keburu banjir dan KPK lupa kasus itu," kata dia. (OL-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved