Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Gerindra DPRD Sumatra Barat mengkritik Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno karena sering berkunjung ke luar negeri namun hasilnya belum berdampak besar terhadap daerah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatra Barat Hidayat, di Padang, Jumat, mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal fraksi untuk menggunakan hak interpelasi pemanggilan gubernur agar menjelaskan apa saja hasil kunjungan luar negeri tersebut
Ia mengatakan keputusan Fraksi Gerinda DPRD Sumatra Barat mengusulkan hak interpelasi sudah dikoordinasikan dengan petinggi Partai Gerindra, Andre Rosaide.
"Itu berdasarkan aspirasi masyarakat, baik yang di Sumbar maupun di luar Sumbar terkait agenda kunjungan kerja ke luar negeri gubernur," katanya.
Ia mengatakan, Prayitno sering melakukan kunjungan ke luar negeri namun DPRD Sumatra Barat tidak menerima manfaat dari kunjungan itu. Hal itulah yang membuat pihaknya ingin meminta penjelasan langsung dari gubernur.
"Hasilnya apa, kalau melakukan kerja sama maka berdasarkan PP Nomor 28 2018 tentang kerja sama pemerintah daerah, tentu ada penyampaian informasi kepada DPRD," katanya.
Menurut dia, Prayitno tidak memberikan informasi kepada DPRD Sumatra Barat terkait kunjungan ke luar negeri. "Di tingkat internal tentu kita rapatkan dulu, biar satu persepsi kawan-kawan menyikapinya di Gerindra," katanya.
Dalam rapat internal nanti akan dicari tahu soal kunjungan gubernur ke luar
negeri. Mulai dari subtansi, maksud, tujuan, landasan hukum, dan sasarannya. Berdasarkan mekanisme, semua fraksi harus menyamakan semua persepsi terlebih dahulu.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumatra Barat HM Nurnas mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatra Barat harus membuat laporan hasil perjalanan tersebut pada DPRD sehingga dapat diketahui sejauh mana usaha pemprov dalam menarik investor atau menjalin kerja sama dengan negara lain. (X-15)
Baca juga: Lagi, Banjir Bandang Hantam Solok Selatan 6 Rumah Hanyut
Baca juga: Kedalaman Kawasan Cekungan Bandung Menurun 20 Persen
Baca juga: Sumsel Gelontorkan Rp145 Miliar untuk Stunting
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved