Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggandeng Kejaksaan Negeri setempat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karawang yang akan berlangsung September 2020. KPU meminta kejaksaan menjadi penasehat hukum.
"Selama pilkada kami akan mengeluarkan produk-produk hukum. Kami nantinya akan meminta pertimbangan hukum kepada kejaksaan," kata Ketua KPU Karawang Miftah Farid dalam penandatangnan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) karawang, kemarin.
Miftah mengakui, dari empat komisioner KPU Karawang saat ini, tidak ada satu pun yang memiliki latar belakang sarjana hukum. "karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Karawang sangat penting untuk membantu kami terkait pertimbangan-pertimbangan hukum," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Karawang sebesar Rp74,6 miliar. Menurutnya, dana tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan pilkada harus berjalan lancar dan aman.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang Rohayati menegaskan pelaksanaan dari nota kesepahaman antara KPU dengan Kejari Karawang akan dilaksanakan secara profesional dan proporsional. "Kerja sama ini dilakukan bersama Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan-pertimbangan hukum akan kami berikan sesuai dengan keinginan dari kegiatan mereka," katanya.
Ia juga berpesan kepada KPU Karawang agar menggunakan uang rakyat dengan baik untuk kesuksesan Pilkada 2020. "Jangan semena-mena, ini merupakan uang rakyat," katanya.
Kerja sama antara KPU dan Kejari Karawang diusulkan KPU sejak 2017. Selanjutnya kejaksaan menganalisis MoU tersebut. "Hari ini kita tindak lanjuti," ujarnya.
Sementara itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menggelar sosialisasi tahapan penyelenggaraan pilkada di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu. Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Medo Patria, mengatakan, seluruh camat, kepala desa, ketua badan musyawarah, serta tokoh masyarakat, diundang dalam sosialisasi tersebut.
Ia mengatakan, KPU menyampaikan kepada mereka bahwa 23 September 2020 sudah ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pilkada. "Tahapan pemilihan dibagi atas dua bagian. Pertama tahapan persiapan, kedua tahapan penyelenggaraan," ujarnya, Senin (11/11).
Menurut Medo, tahapan penyelenggaraan juga sudah dimulai oleh KPU Pesisir Selatan dengan telah menetapkan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pada 26 oktober lalu. Yakni, sebanyak 28.158 dukungan yang tersebar di delapann kecamatan.
Di Sumatra Selatan, tujuh daerah akan menggelar pilkada pada 2020, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan pun mulai bersiap menghadapi pilkada tersebut.
Perbanyak dukungan
Dari Provinsi Bangka Belitung dilaporkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Partai Gerindra. Hal itu dilakukan untuk memperbanyak dukungan saat ia maju dalam pemilihan Bupati bangka Tengah pada pilkada 2020.
Formulir pendaftaran ke Partai Gerindra Bangka Tengah diambil oleh Sekretaris Partai NasDem Abtar akhir pekan lalu. (YH/DW/RF/N-1)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved