Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang baru saja dilantik pada 24 September lalu, ternyata hampir setengahnya sudah mengajukan pinjaman ke Bank daerah. Sekretaris DPRD Provinsi Babel, Syaifuddin mengatakan pinjaman bagi anggota dewan tidak dilarang, karena hal tersebut sudah lazim dan kerap dilakukan para anggota dewan setiap lima tahun sekali.
"Silakan tidak dilarang bagi mereka yang mau pinjam, karena itu hak mereka. Yang penting pinjaman itu setelah mereka dilantik," kata Syaifuddin, Selasa (8/10).
Ia menyebutkan dari 45 anggota DPRD Babel priode 2019-2024 yang baru saja dilantik, sekitar 20 orang sudah mengajukan pinjaman ke Bank SumselBabel.
"Kalau mau pinjam ke Bank, anggota dewan harus mendapatkan surat keterangan dari Sekretariat DPRD yang ditandatangani saya sendiri. Nah untuk periode sekarang sudah ada 20 orang yang mengajukan pinjaman ke Bank SumselBabel," terangnya.
Dengan penghasilan kotor per bulan berkisar Rp53 Juta, anggota DPRD Babel dapat mengajukan pinjaman hingga Rp1 miliar.
"Saya rasa bisa pinjam Rp1 miliar, kalau dengan penghasilan kotor segitu,"ujarnya.
Hanya saja menurut Syaifuddin ia tidak mengetahui berapa besaran pinjaman yang diajukan 20 anggota dewan tersebut.
"Saya tidak tahu berapa karena mereka langsung berhubungan dengan pihak bank, yang jelas pinjamannya bervariasi," ungkap dia.
baca juga: Pelabuhan Baai dan Tanjung Adikarto Alami Sedimentasi Parah
Sementara, Rustamsyah anggota DPRD Provinsi Babel asal PDIP yang juga mantan Wabup Bangka mengatakan, sebelum pelantikan dirinya sudah mendapatkan brosur pinjaman yang disampaikan pihak bank ke rumah.
"Belum dilantik, saya kaget temukan brosur pinjaman dari bank, tapi alhamdullilah saya tidak tertarik untuk pinjam, karena sudah diwanti-wanti istri," kata Rustamsyah. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved