Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 83 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan terpilih hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019, resmi dilantik melalui rapat paripurna, di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (24/9). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, HM Roem. Dihadiri pula oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beserta wakilnya Andi Sudirman Sulaiman dan Forkopimda Sulsel.
Roem menegaskan, tugas dan amanah yang akan dilanjutkan oleh anggota dewan periode 2019-2024, diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja dalam hal menjalankan fungsi dan tugas kedewanan.
Dari 83 nama anggota dewan periode 2019-2024 yang dilantik, sebanyak 31 di antaranya merupakan nama yang telah duduk pada periode sebelumnya. Artinya sebanyak 62% wajah baru yang kini duduk di parlemen Sulsel.
DPRD Sulsel untuk kali pertama dalam sejarah dipimpin oleh perempuan. Golkar sebagai pemegang suara terbanyak, menetapkan Andi Ina Kartika Sari, sebagai Ketua DPRD Sulsel, periode tahun 2019-2024.
"Harapan saya sebagai ketua DPRD sementara, bisa berkerja sama dengan wakil ketua sementara yang lainnya, termasuk dengan seluruh anggota DPRD lain yang dilantik. Yang pasti, saya akan menjalankan amanah yang diberikan, dan menjadikan lembaga ini lebih baik," kata Ina Kartika.
baca juga: Sempurnakan Konektivitas di Jawa, Dibangun Tol Semarang-Demak
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap, anggota DPRD Sulsel menjadi lokomotif untuk mendorong percepatan pembangunan, karena merupakan mitra strategis bagi Pemprov Sulsel.
"Anggota DPRD Sulsel ini adalah mitra strategis pemerintah dan bekerja dengan baik seiring dengan seluruh program kita ke depannya," kata guru besar Unhas Makassar ini. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved