Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu titah DPP menghadapi kontestasi Pilkada 2020. Artinya, sampai saat ini partai berlambang pohon beringin itu belum bersikap menentukan figur yang bakal maju untuk berkontestasi pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Sikap formal, Golkar masih menunggu juklak dan juknis dari DPP. Jadi, DPP itu baru sampai pada pemetaan terhadap kabupaten, kota, dan provinsi yang akan menggelar pilkada serentak," terang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Tb Mulyana Sjahruddin
Selama pemetaan itu, kata dia, DPP akan melihat potensi dengan prioritas kader internal partai yang nanti bakal direkomendasikan maju.
Sejumlah nama pun bermunculan. Namun Mulyana belum mau membuka siapa nama-nama yang sudah terpetakan itu.
"Nah, itu nanti akan dikombinasikan. Tahapannya juga masih lama. Masih ada waktu. Bisa jadi di awal tahun," terang Mulyana.
Baca juga : Golkar Perlu Pemimpin Berkarakter Urban
Ia menyadari Golkar tak bisa mengusung pasangan calon sendiri karena memiliki 8 kursi di parlemen. Karena itu, Golkar butuh koalisi dengan partai lainnya.
"Sudah, sudah. Dengan seluruh parpol, itu sudah mulai pembicaraan pembicaraan ke arah koalisi. Golkar kan mutlak harus koalisi," ujarnya.
Mulyana berprinsip, koalisi itu sebetulnya tidak berhitung soal jumlah kursi minimal sebagai syarat mencalonkan. Dalihnya, koalisi merupakan suatu kebutuhan untuk berkontestasi pada panggung pasangan calon yang diusung masing-masing partai.
"Koalisi itu kan supaya kekuatannya bertambah," jelas Mulyana.
Pada Pilkada Kabupaten Cianjur 2015 lalu, Golkar yang berkoalisi dengan PBB dan PKB mengusung pasangan Irvan Rivano Muchtar dan Herman Suherman. Pasangan berjargon Beriman itu pun memenangkan kontestasi Pilkada 2015.
Sekarang, Herman Suherman yang merupakan Plt Bupati Cianjur itu mulai 'berpaling' ke partai lain. Pada Rabu (18/9) malam, Herman mendaftarkan diri sebagai bakal calon ke PDI Perjuangan. Mulyana menanggapi santai kondisi tersebut.
"Pak Herman (Suherman) itu masih kader Golkar. Ber-KTA Golkar. Gini, tidak mungkin seseorang itu beranggota dobel di partai A dan partai B. Tidak mungkin. Jadi, harus ada yang ditanggalkan," kata dia.
Kalaupun nanti Herman berpindah haluan menjadi kader PDI Perjuangan, menurut Mulyana, Golkar memiliki prinsip namanya PDLT yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Selain itu tentunya calon yang bakal dimunculkan harus memiliki popularitas dan elektabilitas.
"Prioritas calon yang bakal diusung itu kader. Kalau misalnya kader tidak memenuhi batas passing grade, maka akan bergeser ke nonkader," pungkasnya.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Denny Aditya, mengatakan selama ini memiliki kedekatan dengan Partai Golkar.
Pernyataan Denny itu setidaknya bisa jadi terbukanya peluang kedua partai tersebut berkoalisi pada Pilkada 2020 nanti.
"Chemistry-nya sudah ada. Pengalaman koalisi juga pernah, seperti pada Pilgub Jabar 2018 lalu. Alhamdulillah, berkoalisi dengan Golkar bisa mendongkrak suara cukup signifikan saat Pilgub," kata Denny.
Namun, jelas dia, politik itu dinamis. Apalagi menjelang perhelatan Pilkada 2020 nanti, dinamisasinya bakal terasa lebih kental.
"Bagi kami sih one ticket one goal (satu tiket satu tujuan) menghadapi Pilkada nanti," pungkasnya. (OL-7)
Terdapat sebanyak 469 ruang kelas dilaporkan rusak berat. Ruang kelas yang rusak itu tersebar di 125 sekolah.
Proses perbaikan masih berlangsung secara intensif dengan fokus pada perkuatan tubuh ban rel guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. U
Pembagian jatah air ini sangat penting karena dipastikan saat kemarau volumenya berkurang
Ada berbagai faktor penyebab kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat.
Pada bulan ini program PTSL di Kabupaten Cianjur bisa dituntaskan.
Saat ini pencetakan SPPT sudah mencakup 28 kecamatan. Dari jumlah tersebut, SPPT yang sudah terdistribusikan mencakup 21 kecamatan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved