Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KALAH suara pada pemilu 2019 di tujuh daerah di pantura, Jawa Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus puas hanya menempatkan wakil di DPRD. Namun partai bergambar kepala banteng ini masih menguasai kursi DPRD Provinsi dan 28 DPRD lainnya.
Tujuh kursi ketua DPRD yang lepas dari PDIP di wilayah pantura Jawa Tengah adalah Kabupaten Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Jepara, Rembang dan Kota Pekalongan.
Keperkasaan PDIP di Jawa Tengah kandas dikalahkan PKB untuk beberapa daerah seperti di Kabupaten Pekalongan yang memperoleh 15 kursi dan Tegal 14 kursi, Batang 10 kursi. Sedangkan di Kendal PKB dan PDIP meskipun sama-sama 10 kursi namun PDIP kqlah dalam perolehan suara sehingga harus merelakan kursi ketua.
Sementara di Jepara dan Rembang PDIP juga harus menerima kekuatan PPP. Bahkan di Rembang, kursi yang diperoleh PDIP hanya 6 kursi di bawah Partai NasDem dengan 7 kursi. Sedangkan di Kota Pekalongan dari 35 kursi keperkasaan Partai Golkar harus diakui memperoleh 9 kursi, PKB 7 kursi dan PDIP hanya 5 kursi.
"Surat rekomendasi untuk ketua dan wakil ketua DPRD di daerah telah diserahkan kepada masing-masing ketua DPC PDIP di Jawa Tengah," kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, Kamis (12/9).
Meskipun sebagian besar adalah untuk posisi ketua DPRD, menurut Bambang Kusriyanto, untuk tujuh daerah di pantura PDIP harus puas sebagai posisi wakil ketua.
PDIP telah menetapkan ketua DPRD di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Kudus, Demak, Pati, Blora, Grobogan, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Kota Surakarta, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Kota Pekalongan, Cilacap, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Sukoharjo, dan Temanggung.
baca juga: Pesawat Cassa TNI AU Dikerahkan untuk Hujan Buatan di Riau
"Sedangkan untuk Sragen hingga kini masih dalam proses dan pembahasan di DPP sehingga belum turun namanya," tambahnya. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved