Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 15 ribu kendaraan di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menunggak pajak. Sehingga berdampak pada PAD yang baru mencapai 62%. Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur menyebutkan mayoritas penunggak pajak adalah kendaraan roda dua berplat hitam.
Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Flotim, Rosalina Kalumata, saat dikonfirmasi Selasa (3/9) mengakui petugas cukup kewalahan karena masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak. Sehingga petugas bersama tim lantas polres dan samsat meningkatkan operasi tilang di jalan-jalan untuk mengecek kendaraan yang berkeliaran.
"Memang cukup berat, karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak. Jumlahnya mencapai 15.231 kendaraan. Dari target kami sebanyak 26.679 kendaraan, ternyata baru terealisasi sebanyak 11.445. Jadi sekitar 15.231 kendaraan yang masih menunggak, dan paling banyak adalah kendaraan jenis roda dua berplat hitam yang berjumlah sekitar 13.653 kendaraan," jelas Rosalina, Selasa (3/9).
Adapun jenis kendaran yang menunggak pajak berdasarkan rinciannya yaitu, kendaraan roda dua plat hitam sebanyak 13.653, kendaraan roda dua plat merah sebanyak 542, kendaraan roda empat plat kuning sebanyak 613, kendaraan roda empat plat hitam sebanyak 344, dan 79 kendaraan roda empat plat merah.
baca juga: Tidak Ada Vaksin, Korban Gigitan Anjing Rabies Meninggal
"Target kami untuk PAD ini sebesar Rp14 miliar lebih. Dan saat ini baru 62% atau sekitar Rp8 miliar lebih yang sudah masuk. Sisanya akan kami kejar selama kurang lebih 4 bulan ini. Tahun lalu PAD terealisasi 100% dengan target Rp12 miliar. Tahun ini dinaikkan menjadi Rp14 miliar," pungkasnya,
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta per hari kembali menjadi sorotan.
Efisiensi anggaran harus diikuti dengan capaian kinerja yang maksimal dari setiap aparatur sipil negara (ASN).
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Setelah stagnan selama lima tahun, target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 4 miliar, turun dari target 2025 yang mencapai Rp4.637.073.350.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved