Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEBIH dari 15 ribu kendaraan di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menunggak pajak. Sehingga berdampak pada PAD yang baru mencapai 62%. Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur menyebutkan mayoritas penunggak pajak adalah kendaraan roda dua berplat hitam.
Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Flotim, Rosalina Kalumata, saat dikonfirmasi Selasa (3/9) mengakui petugas cukup kewalahan karena masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak. Sehingga petugas bersama tim lantas polres dan samsat meningkatkan operasi tilang di jalan-jalan untuk mengecek kendaraan yang berkeliaran.
"Memang cukup berat, karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak. Jumlahnya mencapai 15.231 kendaraan. Dari target kami sebanyak 26.679 kendaraan, ternyata baru terealisasi sebanyak 11.445. Jadi sekitar 15.231 kendaraan yang masih menunggak, dan paling banyak adalah kendaraan jenis roda dua berplat hitam yang berjumlah sekitar 13.653 kendaraan," jelas Rosalina, Selasa (3/9).
Adapun jenis kendaran yang menunggak pajak berdasarkan rinciannya yaitu, kendaraan roda dua plat hitam sebanyak 13.653, kendaraan roda dua plat merah sebanyak 542, kendaraan roda empat plat kuning sebanyak 613, kendaraan roda empat plat hitam sebanyak 344, dan 79 kendaraan roda empat plat merah.
baca juga: Tidak Ada Vaksin, Korban Gigitan Anjing Rabies Meninggal
"Target kami untuk PAD ini sebesar Rp14 miliar lebih. Dan saat ini baru 62% atau sekitar Rp8 miliar lebih yang sudah masuk. Sisanya akan kami kejar selama kurang lebih 4 bulan ini. Tahun lalu PAD terealisasi 100% dengan target Rp12 miliar. Tahun ini dinaikkan menjadi Rp14 miliar," pungkasnya,
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Penerima BBM bersubsidi di Bangka Belitung harus membayar pajak kendaraan.
"Nanti akan membuat perda tentang retribusi sampah mengatur hasil pengelolaan sampah di Supiturang. Sehingga sampah yang sudah dihasilkan TPA bisa berdampak pada PAD."
DPRD dan Pemprov DKI sepakat nilai rancangan APBD untuk 2024 sebesar Rp81,7 triliun.
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved