Jaga Rasio Belanja Pegawai, DPRD Kota Bandung Minta Peningkatan Produktivitas dan PAD

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti realisasi belanja pegawai yang kini telah menyentuh angka 29%. Angka ini mendekati ambang batas maksimal 30% yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memacu produktivitas kerja serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dirasa penting sebagai solusi menjaga kesehatan postur anggaran.

Asep menyatakan, meski secara regulasi angka 29% masih berada dalam koridor aturan, Pemkot Bandung tidak boleh lengah. Efisiensi anggaran harus diikuti dengan capaian kinerja yang maksimal dari setiap aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga : DPRD Kota Bandung Desak Evaluasi Total Pengelolaan Bandung Zoo

"Saya meyakini upaya efisiensi terus berjalan. Namun, titik tekannya adalah peningkatan produktivitas. Kita ingin dari sisi biaya tetap sesuai arahan pusat, tapi hasil kerjanya harus lebih optimal bagi masyarakat," ungkapnya, di Bandung, Kamis (9/4).

Di tengah pembatasan porsi belanja pegawai, dia mengungkapkan adanya tantangan riil di lapangan. Sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan, masih mengalami kekurangan tenaga guru.

Bahkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah instansi teknis lainnya. Asep menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai di sektor krusial harus dilakukan secara sangat selektif.

Baca juga : PAD Kota Bandung Melonjak 15%, Sektor Restoran dan Event Jadi Motor Penggerak

Pemkot Bandung diminta untuk berpikir keras agar pemenuhan kebutuhan mendesak tersebut tidak sampai menabrak pagu anggaran yang telah dipatok undang-undang. Oleh karena itu, DPRD mendesak Pemkot Bandung untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan sektor-sektor potensial penyumbang PAD.

Sektor pariwisata

Asep menilai, sektor pariwisata menjadi motor utama yang belum tergarap maksimal untuk menambal kebutuhan fiskal daerah. Hal ini berdasarkan dengan tingginya volume kunjungan wisatawan ke Kota Kembang yang seharusnya berbanding lurus dengan serapan pajak dari sektor pendukungnya.

"Okupansi hotel yang tinggi harus diikuti dengan pengawasan pajak yang ketat. Restoran dan kafe harus menjadi penyumbang signifikan seiring pergerakan ekonomi wisatawan.

Tak hanya itu, menurut dia, optimalisasi pendapatan dari berbagai layanan publik terkait kepariwisataan mutlak harus dilakukan.

"Potensi wisata Bandung itu luar biasa besar. Kedatangan wisatawan harus dimaksimalkan dampaknya. Jika hotel terisi dan restoran ramai, maka PAD harus meningkat," ujarnya.

Dia menyebut keberhasilan mendongkrak PAD ini menjadi kunci agar postur anggaran tetap sehat tanpa membebani masyarakat lokal.

"Strategi peningkatan PAD ini murni mengandalkan perputaran ekonomi dari pihak eksternal atau wisatawan, sehingga tidak akan menambah beban pajak bagi warga Bandung. Ada pergerakan ekonomi dari orang yang datang ke Bandung, mereka belanja, itu yang harus kita tangkap menjadi pendapatan daerah," tandas Asep.