Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBAHASAN penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditargetkan harus selesai bulan ini. Penetapannya harus bisa berbarengan dengan pembentukan fraksi-fraksi.
"Pimpinan definitif itu kita minta sih secepatnya, termasuk fraksinya. Sebetulnya kami minta fraksi dulu, tapi kan harus sekaligus dengan pimpinan. Karena rekomendasinya harus dari DPP (masing-masing parpol), jadi sekaligus saja. (Targetnya) harus selesai bulan ini sesuai dengan amanat aturan, pimpinan sementara harus menyelesaikan pengusulan pimpinan definitif terus pembentukan fraksi-fraksi," kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, kepada Media Indonesia, Minggu (25/8).
Aris berharap pembahasan penetapan pimpinan definitif dan pembentukan fraksi-fraksi bisa segera kelar. Pasalnya, banyak agenda ke depan mesti segera dibahas yang notabene harus dilakukan pimpinan definitif.
"Jangan terlalu terlena sehingga berbagai kegiatan ke depan tidak akan selesai-selesai. Kita harus mengejar jadwal kegiatan Dewan sendiri karena mereka harus melaksanakan tugasnya," tegasnya.
Aris menuturkan sejumlah parpol pun sudah mengusulkan berkas nama-nama yang direkomendasikan jadi pimpinan definitif dan pimpinan fraksi. Jika semua berkasnya sudah diterima, kata Aris, maka akan segera diserahkan ke Bupati selanjutnya diusulkan ke Gubernur.
"Jika pimpinan definitif dan fraksi-fraksi sudah terbentuk, maka pada September segera dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti empat badan dan empat komisi," tutur Aris.
Aris mengatakan menentukan pimpinan definitif dan fraksi-fraksi memang bukan perkara mudah. Apalagi pengusulan pembentukan fraksi-fraksi yang notabene harus mewadahi aspirasi semua parpol yang ada di parlemen.
"Cukup berat juga tugas pimpinan sementara dalam mengusulkan penetapan pimpinan DPRD dan pembentukan fraksi-fraksi," jelas dia.
Aris memprediksi di DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 bakal ada 8 fraksi. Termasuk di antaranya fraksi gabungan PPP dan PAN.
"Yang kemungkinan gabung PAN sama PPP. PAN dapat 3 kursi dan PPP 2 kursi," tandasnya.
Pada Pileg 2019, parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cianjur berdasarkan nomor urut masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 5 kursi, Gerindra 11 kursi, PDI Perjuangan sebanyak 5 kursi, Golkar 8 kursi, NasDem 6 kursi, PKS 5 kursi, PPP 2 kursi, PAN 3 kursi, dan Demokat 5 kursi.
"Sebagai pimpinan sementara, saya bersama wakil sudah memanggil perwakilan partai politik yang anggotanya duduk di parlemen. Pertama, rencana kita pengusulan fraksi-fraksi, setelah itu kita akan membahas tata tertib yang harus dipansuskan, lalu definitif, baru agenda kerja di bulan September," terang Ketua DPRD Kabupaten Cianjur sementara, Andri Suryadinata, belum lama ini.
baca juga:
Ditambahkannya ada beberapa surat edaran dari Gubenur Jawa Barat yang tentunya harus dikonsultasikan. Satu di antaranya menyangkut pengelolaan keuangan daerah juga notabene harus selalu dikonsultasikan dengan Pemprov Jabar. Atas dasar itu pengusulan fraksi-fraksi cukup mendesak dilakukan. Dalihnya, setelah tahapan tersebut bisa lebih memaksimalkan tahapan-tahapan pimpinan sementara. Dia berharap berbagai pembahasan bisa kelar bulan ini. Sehingga, memasuki September semua anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 bisa bekerja optimal. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved