Sebagian Anggota DPRD Cianjur Berminat Pinjam Uang

SEJUMLAH anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang belum genap sebulan dilantik sudah ada yang berminat mengajukan pinjaman ke pihak perbankan. Memang belum secara massal ajuan pinjaman itu dilakukan anggota DPRD ke pihak perbankan. Ada beberapa di antara mereka yang kemungkinan menyodorkan surat keputusan (SK) penetapan sebagai agunan ke pihak perbankan.

"Ada beberapa yang sudah menyampaikan pengajuan kerja sama. Pihak banknya pun sudah datang ke kita. Agunannya ada sebagian SK, ada sebagian aset," kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto kepada Media Indonesia, Kamis (22/8).

Menurut Aris, pengajuan pinjaman ke perbankan dari anggota DPRD merupakan sebuah fenomena lumrah. Ada yang memang niatnya untuk menambah modal usaha, ada juga yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan.

"Ya, gimana kepentingan. Biasanya ada yang untuk kegiatan, modal usaha, menambah usaha. Kalau yang sudah punya usaha, ya tentu untuk menambah usaha. Tapi ada juga yang enggak, karena ingin merasakan gaji sebagai anggota DPRD," terang Aris.

Aris tak memungkiri, dari pihak perbankan pun cenderung lebih aktif melihat peluang menggelontorkan kredit bagi anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang baru dilantik. Mereka menawarkan berbagai program pinjaman uang dengan plafon bervariasi.

"Dari perbankan ada yang datang ke kita. Cuma kan nanti tinggal masing-masing orang. Masing-masing personal, apakah mereka mau (perbankan) mana, silakan. Kita enggak bisa mengarahkan. Itu hak mereka (anggota DPRD)," terang dia.

Jika ada anggota DPRD yang sudah sepakat dengan pihak perbankan, kata Aris, Sekretariat pun harus dilibatkan secara administrasi. Artinya, mesti ada perjanjian antara anggota Dewan sebagai debitur dan perbankan sebagai kreditur yang diketahui Sekretariat DPRD.

"Terutama dari pola pembayarannya. Gaji anggota Dewan kan ngambilnya dari kita (Sekretariat) melalui bendahara. Belanja kita kan sistemnya online (non-tunai). Jadi semua masuk rekening. Enggak bisa kalau tidak ada perjanjian dulu. Nah, tinggal dari perjanjian ini yang nanti mengatur apakah mau diambil langsung atau mau disetor. Itu saja," jelas Aris.

baca juga: Kekeringan di Grobogan dan Pati Meluas

Aris menyebutkan, sejauh ini semua anggota DPRD sudah mendapatkan SK dan Berita Acara. Hanya saja untuk Berita Acara masih menunggu tanda tangan dari Ketua Pengadilan Negeri Cianjur.

"SK itu sudah selesai. SK, Berita Acara. Berita Acara tinggal menunggu tanda tangan dari Ketua Pengadilan. Nanti penyerahannya akan disatukan dengan pelantikan pimpinan definitif. Jadi ditanda tangan sekaligus," tandasnya. (OL-3)