Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH melalui sejumlah hujan intrupsi, susunan pengurus fraksi-fraksi di DPRD Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya terbentuk melalui rapat paripurna DPRD Purwakarta, Rabu (14/8). Rapat paripurna perdana dibuka pimpinan dewan sementara Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 1 UU No. 23/2014 tentang pemerintahan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD maka dibentuk fraksi sebagai wadah bagi anggota DPRD Kabupaten.
"Untuk kepentingan itu, sebelumnya kami sudah menyampaikan surat kepada partai masing-masing. Usulan susunan fraksi secara lengkap telah terima, sehingga rapat paripurna dapat diselenggarakan sesuai jadwal," kata Ahmad Sanusi.
Anggota DPRD dari PKB Hidayat, menyebutkan karena sebelum terbentuk Ketua DPRD definitif, rapat paripuna kali ini belum bisa mengesahkan susunan fraksi-fraksi.
"Menurut PP 12/2018 sekarang Ketua DPRD sementara sifatnya hanya bisa memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi, untuk disahkan dalam rapat paripurna mendatang jika Ketua DPRD definitif sudah terpilih," terang Hidayat.
Saat ini masih memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan bila memang ada yang menghendakinya, khususnya nama-nama pengurus fraksi.
"Sebelum benar-benar disahkan nanti, sekarang masih memungkinkan adanya perubahan," ujarnya.
baca juga: Pandeglang Punya Intensity Meter Mendeteksi 13 Detik Pra Gempa
Ahmad Sanusi menyambut baik usulan tersebut dan akan membuatkan berita acara seusai rapat paripurna.
"Nanti akan kita buatkan berita acara, yang juga ditandatangani oleh ketua-ketua fraksi yang terpilih sekarang," tambah Sanusi.
Selanjutnya, Ahmad Sanusi menyampaikan nama-nama pengurus fraksi sebagaimana usulan dari partai masing-masing dan nota kesepahaman yang dibuat gabungan partai. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved