Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 45 anggota legislatif tingkat provinsi terpilih hasil Pileg 2019 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung (Babel). Para anggota dewan akan mendapat gaji Rp53.440.000 setiap bulannya. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Babel, Syaifudin mengatakan anggota dewan baru yang terpilih akan mendapatkan penghasilan sama dengan anggota sebelumnya.
"Tidak ada yang naik, penghasil per bulan untuk anggota dewan yang baru sama dengan periode sebelumnya," kata Syaifudin, Selasa (13/8) di ruang kerjanya.
Rinciannya anggota dewan yang baru setiap bulanya selain mendapatkan gaji pokok Rp2,2 juta juga mendapatkan tunjangan perumahan Rp12 juta per bulan, tunjangan kendaraan Rp12 juta per bulan dan tunjangan AKD Rp240 ribu.
"Untuk gaji pokok ini anggota dan pimpinan dewan berbeda. Kalau ketua dewan 85% dari gaji pokok Gubernur. Untuk ketua dan wakil ketua tidak ada tunjangan kendaraan karena mereka mendapatkan kendaraan dinas. Beda halnya dengan anggota," ujarnya.
Selain mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan, anggota dewan baru akan mendapatkan uang saku kunjungan kerja (Kunker) Rp3 juta per hari. Masa kunker paling lama empat hari. Uang kunker ini di luar tiket pesawat atau transportasi lainnya.
Jika ditotal gaji anggota dewan terendah, plus tunjangan rumah, tunjangan kendaraan dan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ditambah dengan kunker sebulan 3 kali, sekitar Rp53 juta. Sementara, Ketua KNPI Provinsi Babel, Ilham mengharapkan DPRD Provinsi yang baru terpilih ini dapat menguatkan dan memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
baca juga: Kawasan Hutan di Wonogiri Memunculkan Beberapa Titik Api
"Sering-sering lah turun ke masyarakat, lihat masyarakat, lihat polemik pertambangan, lihat petani yang menangis akibat merosotnya harga komonditi perkebunan, lada, karet dan sawit," kata Ilham. (OL-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved