Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo menyebut sejumlah nama yang cukup kuat menjadi kandidat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo.
"Ada tujuh nama yang dapat suara terbanyak, yakni Sekretaris DPC PDIP Teguh Prakosa, Wakil Sekretaris DPC PDIP Budi Prasetyo, dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Jebres Honda Hendarto," kata pria yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta di Solo, Jumat (28/6).
Selain itu, pria yang kerap disapa Rudy itu menjelaskan, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Rekrutmen YF Sukasno, Bendahara DPC PDIP Jhony Irwandi, dan Wakil Bendahara DPC PDIP Solo Roro Indarti.
"Ada juga saya, tetapi kan saya sudah tidak mau lagi jadi ketua, sudah bosan," katanya.
Ia mengatakan dalam rapat kerja cabang, masing-masing pimpinan anak cabang (PAC) mengusulkan satu nama, sedangkan Ketua DPC memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga nama kandidat.
"Selanjutnya, suara terbanyak akan diusulkan ke pusat untuk dipilih dan ditetapkan," katanya.
Sementara itu, selain nama kandidat Ketua DPC, dikatakannya, ada beberapa nama diusung DPC PDIP Solo sebagai ketua dewan pimpinan cabang dan ketua umum.
Baca juga: Tjahjo Pastikan Mega Tetap Ketum PDIP
Ia mengatakan untuk Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ada nama Bambang Wuryanto yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. "Kalau ketua umum tetap Megawati Soekarnoputri," katanya. (X-15)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved