Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPARI Solok Selatan, Muzni Zakaria, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5). Dalam proses penyidikan kasusnya oleh KPK, Muzni juga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Solok Selatan.
"Muzni Zakaria sudah mengundurkan diri dari Ketua DPC Gerindra," ujar Sekretaris Gerindra Sumatra Barat (Sumbar), Desrio Putra, saat dimintai konfirmasi, Selasa petang.
Desrio menambahkan, saat ini surat pengunduran diri Muzni sedang diproses DPP Gerindra.
"Kami serahkan ke DPP siapa yang layak menggantikannya," ucap Desrio.
Sehari jelang penetapannya sebagai tersangka, Muzni masih sempat memimpin apel Senin pagi di halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Padang Aro.
Muzni menegaskan akan mentaati dan mengikuti proses hukum di KPK. Muzni terjerat KPK atas kasus dugaan korupsi jembatan dan Masjid Agung.
"Saya pasti taat hukum dan sangat menghormati proses hukum di KPK yang sedang berjalan," tandas Muzni.
Baca juga: Baliho Prabowo Presiden Baru Terpilih Bertebaran di Pangkalpinang
Dia berharap, kasus yang membelitnya tidak berdampak pada jalannya pemerintahan Solok Selatan.
"Kebersamaan kita jangan sampai terganggu. Ini cobaan. Saya harus ikhlas menerimanya," tukasnya kemarin.
Muzni juga tidak lupa meminta doa agar semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya.
"Sampai saat ini, saya masih menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti biasa. Atas nama Bupati dan juga keluarga, saya memohon maaf kepada kita semua. Permohonan maaf juga saya sampaikan atas terganggunya kita semua atas kejadian yang menimpa saya," terangnya.
Muzni sendiri secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Masid Agung dan jembatan melalui konfrensi pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, didampingi juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK.
"KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi, sehingga didapatkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan," ungkapnya.
Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka yaitu atas nama sebagai penerima suap, yakni Bupati Solok selatan Muzni Zakaria dan pemberi yaitu pemilik Grup Dempo MYK. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved