Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SUMATRA Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumut terdepan dari lima provinsi lain yang dinilai KPK tergolong paling korup.
"Sumatra Utara paling korup di Indonesia. Ada enam daerah yang paling korup. Yang lainnya Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten," kata Komisioner KPK, Laode M Syarif, saat mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4).
Laode menyatakan keenam provinsi tersebut hampir semua sudah menyumbangkan gubernur mereka ke KPK.
"Riau tiga gubernur masuk, Sumut dua gubernur masuk, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Satu sudah masuk Papua," jelas Laode.
Sejatinya, kata Laode, laju pencegahan korupsi di Sumatera Utara mulai membaik sejak Gubernur Gatot Pujo Nugroho ditangkap KPK karena kasus korupsi. Namun, tren itu tidak bertahan lama gara-gara Tengku Erry Nurradi, gubernur Sumut yang menggantikan Gatot, tidak maju lagi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Baca juga: Bupati Pesisir Selatan Ajak Warga Kawal Pemilu
"Sumut itu sebatulnya sudah baik, semua rekomendasi (KPK) sudah dilakukan. Bahkan, tim pencegahan KPK hampir berkantor di kantor Gubernur. Tapi, di pilkada, enggak ada satu partai pun yang mau mengusungnya," ujar Laode menegaskan.
Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam.
"Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan. Itu enggak masuk akal dan aneh, tapi terjadi," kata Laode.
Adapun Jawa Tengah, kata Laode, menjadi provinsi nomor empat yang menyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan ditangkapnya beberapa bupati dan wali kota di Jateng beberapa waktu lalu.
"Jateng sendiri menjadi penyumbang kasus korupsi lumayan banyak. Jateng kayaknya penyumbang perkara nomor empat, Jatim yang paling banyak," beber Laode. (Medcom/OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Redi juga menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait kewajiban penyerahan 20% lahan kepada negara.
Promo ini menyasar layanan kelas eksekutif pada KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Tebingtinggi, Kisaran, hingga Rantauprapat.
Polda Sumut tetapkan dua tersangka kasus tambang emas ilegal (PETI) di Sungai Batang Gadis. Polisi buru aktor intelektual dan panggil 3 perusahaan alat berat.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved